Kamis, 03 Juli 2014

Dewan Pers : Tv One Melanggar UU Pers.



Dewan Pers menilai isi pemberitaan TV One yang mengaitkan komunisme dengan Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), telah melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Hal tersebut diungkapkan anggota Dewan Pers, Nezar Patria, dalam diskusi yang digelar oleh Lingkar Kajian Wartawan Pemilu di Cikini, Menteng, Jakpus, Kamis (03/07/2014).
"Kami, Dewan Pers, menilai dengan seperangkat undang-undang yang ada, yang telah dilakukan TV One, ya jelas itu salah, cenderung menjerumuskan," tegas Nezar.
Nezar menjelaskan bahwa media tak boleh mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah pendapat yang belum diveri
fikasi kebenarannya. Media boleh saja menyajikan opini. Namun, media tidak dibenarkan mengubah atau mengaburkan suatu opini menjadi seolah-olah fakta.
"Itu berita yang sifatnya opinian effect, menarik kesimpulan dengan sembarangan. Ada iktikad yang tidak baik," lanjutnya.
Sebelumnya, TV One mempublikasikan informasi terkait kedekatan PDIP dengan Partai Komunis Tiongkok (CPC). Kedekatan itu, seperti dalam pemberitaan TV One, terlihat saat perwakilan CPC berkunjung ke Jakarta menemui petinggi PDIP pada 2012. Disebutkan juga bahwa perwakilan PDIP pernah bertandang ke Tiongkok untuk belajar manajemen kepartaian kepada CPC.
Di awal informasi, pembaca berita mengatakan, "ancaman laten komunis." Dalam gambar yang ditayangkan TV One, berita kedatangan CPC dikutip dari dua portal berita daring, merdeka.com dan antaranews.com.
Sejatinya, tak cuma PDIP yang punya hubungan dengan Partai Komunis Tiongkok. Sejumlah partai Indonesia memang pernah terlibat hubungan dengan Partai Komunis itu, termasuk Partai Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie.
Pada 2008, Ical, sapaan akrab konglomerat itu, mengungkapkan bahwa Golkar dan Partai Komunis Tiongkok membangun sebuah nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU). Tiga tahun kemudian, rombongan petinggi partai berlambang pohon beringin itu pernah melakukan rangkaian pertemuan dengan sejumlah petinggi PKC.
"Selain memenuhi undangan, kami akan detilkan peluang kerjasama antara dua partai ke depan," kata Ical saat kunjungan ke Beijing kala itu.
Tak cuma Golkar, partai lain yang tercatat menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Tiongkok adalah Partai Demokrat, PKS, dan Partai Gerindra.

Jangan Biarkan Negara Indonesia Yang Kita Cintai Ini Hancur Berkeping - Keping Dengan Budaya Korupsi



Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 tinggal menghitung hari. Calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Jusuf Kalla mengingatkan warga agar tak membiarkan para koruptor menguasai negeri ini.
Sejatinya, imbauan itu dilontarkan anggota Tim Sukses Jokowi-JK, Anies Baswedan, yang mendampingi keduanya berkampanye di Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014). Saat itu pasangan nomor urut dua menggelar konfrensi pers sekaligus memaparkan sembilan program nyata di Hotel Holiday Inn.
Ketika hendak mengakhiri konfrensi pers, juru bicara pasangan Jokowi-JK Anies Baswedan memberikan kata penutup. "Kalau ingin menghentikan mafia daging, haji, hutan, migas, kita tahu harus memilih siapa, yakni Jokowi-JK," katanya disambut tepuk tangan pendukung.
Jokowi yang saat itu sedang serius berbincang dengan JK yang berada di sampingnya, tiba-tiba menimpali pernyataan Anies. "Coba (pernyataan) yang itu diulangi lagi," ujar Jokowi sambil tertawa.
"Atas permintaan khusus dari Pak Jokowi, saya akan ulangi lagi yang tadi," kata Anies tertawa.
Sebagaimana diketahui, sejumlah petinggi partai yang mendukung koalisi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tersandera kasus dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Di antara kasus yang menyeret petinggi partai di kubu pasangan nomor satu yakni, kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji yang menyeret Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sebagai tersangka, kasus suap kuota impor daging sapi yang memenjarakan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, serta kasus dugaan suap Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) yang menyeret mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, Ketua Umum PBB.
Bahkan, belakangan KPK memeriksa Hatta Rajasa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi hibah kereta api listrik bekas. Hatta juga dilaporkan ke KPK oleh sejumlah warga dan lembaga nirlaba terkait kasus impor minyak menta

Rabu, 02 Juli 2014

Emil Salim Mendukung Terwujudnya Tol Laut Yang Menjadi Gagasan Jokowi .


Ekonom senior Emil Salim mengatakan cita-cita untuk membangun tol laut yang menghubungkan pulau-pulau di nusantara merupakan nilai plus yang dimiliki oleh calon presiden Joko Widodo dibandingkan kompetitornya Prabowo Subianto.
"Saya telah membaca visi misi Jokowi mengenai ekonomi setebal 40 halaman dan dijabarkan kedalam 16 rencana aksi, cita-cita besar membangun tol laut adalah salah satu keunggulan dia dari Prabowo,"kata Emil Salim dalam diskusi publik dengan tajuk 'Realistiskah Program Ekonomi Jokowi' di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (2/7).
Mantan Menteri Lingkungan Hidup pada Era Orde Baru ini mengungkapkan permasalahan ketimpangan pendapatan antara wilayah barat dan timur Indonesia hingga saat ini belum terpecahkan.
"Pertanyaannya, apakah cita-cita besar tersebut sudah mencakup tantangan-tantangan strategis bangsa? Jawabannya Ya, Apabila Jokowi mampu menghapus defisit anggaran yang saat ini terjadi akibat membengkaknya subsidi BBM," tutur Emil Salim.
Lebih lanjut, Emil Salim mengatakan ketimpangan pendapatan ini harus segera dihilangkan, karena akan mengancam negara kesatuan.
"Jangan sampai pembangunan terlalu berat ke wilayah barat seperti proyek jembatan Selat Sunda karena proyek jembatan Selat Sunda merupakan visi pembangunan Jawa Sumatera bukan visi pembangunan negara kesatuan," ujar dia.
Meskipun pembangunan tol laut akan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, Emil juga menjelaskan, bahwa pembangunan jangan dilakukan berdasarkan asas tingkat pengembalian investasi tetapi asas keadilan dan pemerataan pembangunan.
"Pemerataan di tanah air sulit terjadi, karena ketimpangan ini, berbicara pemerataan pembangunan kita lihat saja Surabaya-Merauke ongkosnya sangat tinggi,"kata Emil.
Emil menyarankan terbentuknya bahwa ketimpangan pendapatan wilayah timur barat Indonesia harus diatasi dengan solusi praktis dan konkrit melalui kabinet kerja dengan political will dan komitmen penuh.
"Indonesia membutuhkan kabinet kerja dalam pemerintahan ke depan bukan kabinet politik. di dalam pemerintahan dibutuhkan orang-orang yang benar-benar memahami pekerjaannya di dalam bidangnya masing-masing" jelasnya.

MASYARAKAT HARUS IKUT MENGAWASI JALANNYA PENERIMA'AN SISWA BARU SECARA ONLINE

Sudah 2 hari ini wali murid juga calon siswa mulai dari TK s/d SMU disibukkan dengan pendaftaran masuk sekolah negeri baik melalui tes maupun online, bagi calon siswa yang mempunyai hasil NIM nya bagus tinggal pilih mau daftar kesekolah mana yang dia mau.

 Pertanya'an nya......ternyata fakta dilapangan banyak siswa dari mulai kls 1 s/d kls 3 (SLTP) yang mempunyai nilai bagus ( nilai dalam raport selalu dapat rengking 3 - 2 bahkan 1 ) dikarenakan ketika hasil ahir dalam ujian nasional mendapatkan nilai #JEBLOK ahirnya anak - anak calon siswa tersebut tersingkir dengan sendirinya dari sekolahan negeri yang dituju atau yang dipilih, hal tersebut kami rasa tidak #ADIL !!! Bagaimana menurut para sahabat mengenai hal tersebut ??? Secara pribadi saya setuju dengan JOKOWI ujian nasional dicabut atau dipertimbangkan kembali !!!

FAHRI HAMZAH POLITISI PKS DI "KO" NUSRON WAHID

Fahri Hamzah dalam debat dengan Nusron Wahid dalam acara Mata Nazwa mengatakan Jokowi menipu rakyat dengan mobil esemkanya, Nusron Wahid mengatakan yang ditipu itu SIAPA ??? Mobil esemkan adalah hasil kreasi dari anak - anak SMA/SMU yang Alhamdulillah telah diapresiasi karyanya oleh Jokowi, kita sbagai bangsa yang besar seharusnya bangga dengan hasil karya anak - anak negeri sendiri. Kami berharap seluruh anak - anak muda diseluruh Indonesia kalau melihat atau mendengar ucapan si Fahri Hamzah pilitisi PKS tersebut tidak lantas putus asa, ayo terus gali potensi yg ada pada dirimu, jangan dengarkan ucapan dan hina'an dari politisi PKS tersebut dengan 1 cara Pilih Capres No.2 Jokowi - JK, karna anak muda adalah para generasi penerus bangsa. salam 2 jari jangan lupa pilih Jokowi !!!

Harkat Dan Martabat Partai PDI Perjuangan Terkoyak Oleh Pemberitaan Tv One.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengungkapkan kemarahan partainya atas pemberitaan TV One yang menyebutkan bahwa PDI-P mengusung kader Partai Komunis Indonesia (PKI). Tjahjo menyebut pemberitaan ini sebagai fitnah yang kejam dan tak dapat ditoleransi.
"Fitnah sudah pada situasi kritis seolah PDI-P mengusung kader PKI. PDI-P kawan PKI maka PDI-P musuh AD (TNI Angkatan Darat, red), demikian berita TV One," kata Tjahjo melalui pesan berantai, Rabu (2/7/2014) malam.
Politisi PDI-P, Eva Kusuma Sundari membenarkan bahwa pesan tersebut dibuat dan dikirim langsung oleh Tjahjo Kumolo.
"Itu benar, Pak Sekjen marah besar," kata Eva saat dikonfirmasi secara terpisah.
Dalam pesannya, Tjahjo meminta TV One bertanggung jawab atas pemberitaan yang telah ditayangkan. Ia menyatakan tak segan mengambil sikap tegas karena berita fitnah itu dianggapnya melecehkan keluarga besar PDI-P dan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri.
"Partai minta pertanggungjawaban bukti siapa nama anggota PKI yang diberitakan TV One. Ini menyangkut harga diri kehormatan partai dan Ibu Megawati Soekarnoputri yang dilecehkan oleh berita TV One," kata Tjahjo.