Ketua Umum pun Tidak Ngotot Menjadi Calon Presiden, Apalagi Hanya Baru Ketua DPC Tidak Harus Bisa Menjadi Calon Walikota.

Info Media Nasional News, Bekasi - 99 evoria suara rakyat berpihak ke PDI Perjuangan, orang dari berbagai latar belakang dan dari dunia antah berantahpun mereka pada ngendon dalam tubuh partai PDI Perjuangan (mencari selamat), bahkan banyak orang yang tidak jelas dari mana latar belakang politiknya tiba - tiba bisa dilantik menjadi wakil rakyat, hingga ahirnya banyak keputusan yang diambil yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat / wong cilik.

Hingga di 2004 hasil suara PDI Perjuangan terjun bebas !!! Ditengah keterpurukan partai para kader yang bener - benar mempunyai militansi tinggi karena terlahir dari sebuah ideologi partai yang benar - benar matang dengan semboyan "SEKALI BANTENG BIAR GEPENG TETAP BANTENG" terus bekerja keras meskipun berbagai halangan dan cobaan menghadang, tidak mengenal panas juga tidak mengenal hujan mereka terus konsisten menjalankan dan melakasanakan apa yang telah menjadi cita-cita dan program - program partai.

Meskipun waktu itu digerogoti dari dalam karena banyaknya orang - orang yang gak jelas dan indekos di PDI Perjuangan yang ahirnya memilih berpisah dan mendirikan beberapa partai baru, namun para pejuang - pejuang sejati PDI Perjuangan tidak pernah pantang untuk mundur kebelakang. Hingga di 2009 meningkatlah suara rakyat yang berpihak kepada PDI Perjuangan. Hingga mencapailah apa yang telah ditargetkan oleh sang ketua umum PDI Perjuangan ibu Hj. Megawati Soekarno Putri pada tahun 2014 lalu kita mampu meraih suara terbesar dan menjadi pemenang pemilu di Pileg maupun di Pilpres.

Sebagai ketua umum dirinya mengorbankan kepentingan pribadinya untuk menjadi calon Presiden dan mempercayakan kepada salah satu kader terbaiknya yang bernama JOKOWI.

Dari tulisan yang kami buat diatas bisa dijadikan contoh kedepan sekaligus mengingatkan kepada para pimpinan Partai PDI Perjuangan khususnya di Kota Bekasi bahwa kemenangan hari ini bukanlah suatu kemenangan yang kita raih dengan ujug - ujug dengan ongkang - ongkang kaki, atau karena menang atas pemberian orang, namun semua karena sebuah perjalan panjang yang penuh dengan lika - liku perjuangan.

Juga bisa kita ambil sebuah pelajaran dari apa yang telah dilakukan oleh sang ketua umum ibu Hj.Megawati Soekarno Putri bahwa sekelas ketua umum pun tidak harus menjadi calon Presiden. Apalagi hanya sebagai ketua DPC, ketua DPC tidak lantas harus dan pasti bisa menjadi calon Walikota tentunya. IMN News

Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai !!! Masih Ingatkah Peristiwa Ini ???

Dilakukan Jelang Subuh, Pelantikan Pimpinan DPR Mirip Maling?

KAMIS, 2 OKTOBER 2014 - 23:32

Jakarta, Seruu.com - Direktur Indonesia Law Reform Institute (ILRins), Jeppri Silalahi SH menilai bahwa pelantikan pimpinan DPR RI yang digelar pada subuh, Kamis (02/10/2014) dinihari tadi merupakan peristiwa yang paling aneh sedunia. Menurutnya peristiwa pelantikan 5 pimpinan DPR RI yang dilakukan pada dinihari tadi merupakan hal yang tidak lazim dilakukan.

"DPR adalah lembaga tinggi negara, umumnya pelantikan ketua sebuah lembaga tinggi negara dihadiri banyak pejabat dari sesama lembaga tinggi maupun pejabat-pejabat lain. Bahkan umumnya pelantikan juga dihadiri para duta besar negara-negara sahabat," ujarnya dalam pesan tertulis Kamis (02/10/2014) malam.

"Tapi khusus tahun ini pelantikan ketua, wakil-wakil ketua DPR hanya dihadiri oleh anggota DPR dari Koalisi Prabowo dan Pamdal DPR saja, itu pun dilakukan jam 03 pagi ! Sedih ya.... Pelantikan Pejabat Tinggi Negara nya kok aneh," imbuh Jeppri.

Sebelumnya 5 pimpinan DPR RI periode 2014-2019 dilantik pada Kamis dinihari setelah diwarnai perdebatan sengit, matinya seluruh mikrophone anggota DPR kecuali pimpinan sidang dan aksi walkout 4 fraksi DPR RI. Dalam proses itu Setya Novanto, dari FPG resmi dilantik sebagai Ketua DPR RI periode ini.

Jeppri-pun mempertanyakan alasan dipaksakannya pelantikan para pimpinan DPR RI tersebut.  "Ada apa ya....? Kok pelantikannya mirip "maling" dilakukan menjelang subuh. Emang apa yang di curi sampe harus dilantik saat Rakyat masih pada tidur?," pungkas Jeppri. [ms]

PPATK Diminta Ahok Segera Usut Aliran Dana Kelola Sampah Bantar Gebang

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri sidang paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Kamis (23/4/2015). DPRD menilai kinerja pemda dan aparatnya pada tahun 2014 buruk. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Info Media Nasional News, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menelusuri dana operasional Rp 400 miliar yang diberikan kepada PT Godang Tua Jaya (GTJ) sebagai pengelola sampah di Bantar Gebang, Bekasi. Ini sebagai buntut ketegangan yang terjadi antara Ahok dan DPRD Kota Bekasi.

"Kita sudah minta Kapolda Metro Jaya kirim PPATK untuk menyelidiki uang satu tahun Rp 400 miliar ke PT GTJ itu. Keluar ke siapa aja. Terus, hubungan aviliasi truk-truk swasta ada grup enggak dengan PT GTJ. Ada permainan apa nih? Dulu juga angkut saringan siapa, jangan-jangan satu grup semua nih," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Senin (26/10/2015).

Mantan Bupati Belitung Timur itu sangat ingin tahu dana operasional yang diberikan DKI kepada PT GTJ mengalir ke mana saja. Dia ingin tahu alasan protes yang dilayangkan DPRD Kota Bekasi kepada Ahok, murni karena adanya keluhan masyarakat atau khawatir tidak mendapat tipping fee sebagai kewajiban PT GTJ kepada Pemkot Bekasi dalam bentuk CSR.

"Kita ingin tahu aliran dananya ke mana. Kita juga sudah mulai selidiki anggota DPRD Bekasi terlibat nggak dengan GTJ, ada hubungan nggak. Sebelum jadi anggota DPRD, pernah nggak jadi pengurus di GTJ. Jangan-jangan terima bantuan dari GTJ selama ini, ormas-ormas atau LSM dapat bantuan. Kita mau selidiki," jelas Ahok.

Pria yang pernah bergabung di Partai Golkar dan Gerindra itu juga berterima kasih kepada anggota dewan Bekasi, karena telah membantu meyakinkan Pemprov DKI untuk melayangkan Surat Peringatan 1 kepada PT GTJ.

"Kita mau selidiki, kita coba aja. Makanya saya terima kasih sekali pada anggota DPRD Bekasi yang membantu saya. Setelah saya kasih SP 1 kepada Godang Tua Jaya, dia ribut makin membuktikan bahwa Godang Tua Jaya wanprestasi, yang disebut ini nggak bagus, nggak bagus itu kan tugas dari Godang Tua Jaya meriksa duit gitu loh," tutup Ahok. (Bob/Sun)

Akibat Demo Buruh Menyebabkan Semakin Sulitnya Mencari Lowongan Kerja Baru

Info Media Nasional News, Bekasi - Yang pasti faktanya sampai detik hari ini, kami sebagai warga Bekasi sangat sulit untuk bisa masuk kerja diberbagai perusahaan yang bertebaran di Bekasi, andaikan ada harus melalui persyaratan yang berbelit dengan melalui pihak ke sekian (perekrut tenaga kerja, karang taruna, lsm, ormas dll) itupun tidak lantas bisa menjadi jaminan langsung bisa diterima untuk bekerja. 

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Habibul Umam dan kawan - kawan kepada Info Media Nasional News beberapa waktu yang lalu, sebagai warga masyarakat Bekasi asli yang sudah berkali - kali melamar pekerjaan diberbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi maupun yang ada di Kota Bekasi namun sampai kini belum juga bisa diterima untuk bekerja.

Begitu komleknya persoalan ketenagakerjaan saat ini yang mereka hadapi, disisi lain disetiap ahir tahun semakin banyak pula para pencari kerja seperti dirinya yang baru lulus sekolah karena tidak mampu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (kuliah). Belum lagi para sindikat calo tenaga kerja yang begitu rapinya modus mereka beroperasi hingga banyak para pencari kerja yang menjadi korban penipuan . 

POLISI sebagai pihak penegak hukum ketika mendapat laporan hal seperti itu seolah tidak berdaya untuk mengungkapnya karena begitu banyaknya kasus serupa yang masuk dalam laporan ke Polisian Resort Kota maupun Kabupaten Bekasi. Pertanyaanya KALIAN YANG SUDAH #BERUNTUNG BISA BEKERJA kok demo terus sebenarnya ada apa dan kenapa sih ???

Taukah pernah terfikir dalam benak kalian dampak dari demo tersebut juga sangat berpengaruh menambah semakin sulitnya para calon tenaga kerja untuk bisa diterima masuk kerja dengan berbagai alasan dari pihak perusahaan ???

Kami tidak anti pati didalam menyuarakan suara kaum buruh namun setidaknya bisa dibicarakan melalui perwakilan anda (SPSI, SBSI dll) dengan pihak perusahaan dengan melibatkan pihak pemerintah dalam hal ini Depnaker setempat ? Sehingga terjalin hubungan industrialis yang harmonis dan tidak merugikan diantara semua pihak.

Enie Widhiastuti Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bekasi Menyayangkan Anggaran 2015 Kota Bekasi Banyak Yang Tidak Terserap

                                           Enie Widhiastuti

Info Media Nasional News, Bekasi - Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bekasi, Enie Widiastuti mengeluhkan daya serap anggaran yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang ada di Kota Bekasi.

Semestinya dengan adanya surat edaran dari Sekretaris Kabinet ( Seskab ) yang menyatakan Kepala Daerah beserta jajarannya (SKPD) segera melakukan kegiatan menyerap anggaran, ditindak lanjuti oleh Walikota dan seluruh kepala dinas terkait agar tidak selalu berulang disetiap ahir tahun selalu saja masih banyak anggaran dari hampir semua SKPD yang tidak terserap dengan jumlah yang mencapai puluhan miliar rupiah.

Menurutnya hal tersebut sangat disayangkan karena aspirasi masyarakat tidak bisa secara cepat bisa menikmati apa yang telah diusulkannya melalui berbagai forum (Rapat Minggon, Munsrenbang, Reses Dewan dll red) yang telah mendapat pengesahan di APBD 2015 yang biasanya APBD tersebut diusulkan dan di rumuskan di RAPBD pada tahun sebelumnya.

Sebagai wakil rakyat yang membidangi dibidang anggaran kami tau dan mengerti mana saja SKPD yang telah memenuhi target sesuai dengan perencanaan, maupun SKPD yang sampai saat ini masih jauh dari apa yang telah di anggarkan. Seperti halnya RSUD dan DISDIK masih sangat jauh dari apa yang ditargetkan dan diharapkan.

SKPD atau kepala dinas semestinya tidak perlu ada rasa takut untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewenanganya sebatas tidak melanggara aturan main dalam hal ini Hukum tentunya. Proses lelang misalnya ketika aturan main dilaksanakan dengan yang sebenarnya dan secara transparan tidak ada permainan dibelakang layar, kami yakin akan menggairahkan potensi para pengusaha untuk ikut serta didalamnya. 

Secara rinci Enie Widhiastuti belum memberikan data secara rinci SKPD mana saja karena ketika dihubungi oleh Info Media Nasional News (19/11) dirinya masih berada diluar kota. Namun secara keseluruhan sampai dengan bulan November 2015 masih berkisaran sekitar 48 % anggaran yang terserap di 2015 tandasnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut melihatnya ada dua sisi apakah kesalahan dari "Target atau Pelaksanaanya" dalam hal ini tentunya Kepala Dinasnya kurang berkompeten didalam menyerap anggaran. Dampak pokok permasyalahan yang timbul secara langsung kepada dirinya, sebagai wakil rakyat tentunya akan ditanya oleh masyarakat mana dan kapan aspirasi yang pernah diusulkannya ketika reses atau berkunjung ke dapil pemilihannya. 

Sedangkan masyarakat tentunya sudah mengetahi bahwa apa yang telah diusulkannya baik melalui musrenbang maupun reses dewan telah masuk dalam pagu anggaran dan telah disahkan pada tahun sebelumnya

. ( Alex S )

Inilah 10 SKPD Kota Bekasi Dengan Penyerapan Anggaran Terendah yang kami dapat dari berbagai sumber.

1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat baru menyelesaikan anggaran 3.321.615.484,00 atau prosentasenya 12,78 persen.

2. Dinas Bangunan dan Permukiman baru menyerap anggaran sebesar 77.901.548.256,00 atau prosentasenya 15,67 persen penyerapan.

3. Dinas Bina Marga dan Tata Air baru menyerap anggaran 157.560.942.116,00 atau baru 23,68 persen penyerapan.

4. Sekretariat Daerah baru menyerap 75.061.280.539,00 atau 31,01 penyerapan anggaran.

5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi baru menyerap 7.625.464.084,00 atau 36,29 persen penyerapan.

6. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) baru menyerap anggaran 6.402.278.671,00 baru menyerap anggaran 36,40 persen.

7. Dinas Kesehatan baru menyerap anggaran 75.092.073.890,00 atau baru menyerap anggaran 40,41 persen.

8. Sekretariat DPRD baru menyerap anggaran 14.718.559.310,00 atau 40,55 persen.

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah baru menyerap anggaran 1.234.441.648,00 atau sebesar 44,92 persen.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baru menyerap anggaran 11.001.801.849,00 atau sebesar 45,17 persen.

Enie Widhiastuti Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bekasi Menyayangkan Anggaran 2015 Kota Bekasi Banyak Yang Tidak Terserap

                                                                Enie Widhiastuti

Info Media Nasional News, Bekasi - Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bekasi, Enie Widiastuti mengeluhkan daya serap anggaran yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang ada di Kota Bekasi.

Semestinya dengan adanya surat edaran dari Sekretaris Kabinet ( Seskab ) yang menyatakan Kepala Daerah beserta jajarannya (SKPD) segera melakukan kegiatan menyerap anggaran, ditindak lanjuti oleh Walikota dan seluruh kepala dinas terkait agar tidak selalu berulang disetiap ahir tahun selalu saja masih banyak anggaran dari hampir semua SKPD yang tidak terserap dengan jumlah yang mencapai puluhan miliar rupiah.

Menurutnya hal tersebut sangat disayangkan karena aspirasi masyarakat tidak bisa secara cepat bisa menikmati apa yang telah diusulkannya melalui berbagai forum (Rapat Minggon, Munsrenbang, Reses Dewan dll red) yang telah mendapat pengesahan di APBD 2015 yang biasanya APBD tersebut diusulkan dan di rumuskan di RAPBD pada tahun sebelumnya.

Sebagai wakil rakyat yang membidangi dibidang anggaran kami tau dan mengerti mana saja SKPD yang telah memenuhi target sesuai dengan perencanaan, maupun SKPD yang sampai saat ini masih jauh dari apa yang telah di anggarkan. Seperti halnya RSUD dan DISDIK masih sangat jauh dari apa yang ditargetkan dan diharapkan.

SKPD atau kepala dinas semestinya tidak perlu ada rasa takut untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewenanganya sebatas tidak melanggara aturan main dalam hal ini Hukum tentunya. Proses lelang misalnya ketika aturan main dilaksanakan dengan yang sebenarnya dan secara transparan tidak ada permainan dibelakang layar, kami yakin akan menggairahkan potensi para pengusaha untuk ikut serta didalamnya. 

Secara rinci Enie Widhiastuti belum memberikan data secara rinci SKPD mana saja karena ketika dihubungi oleh Info Media Nasional News (19/11) dirinya masih berada diluar kota. Namun secara keseluruhan sampai dengan bulan November 2015 masih berkisaran sekitar 48 % anggaran yang terserap di 2015 tandasnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut melihatnya ada dua sisi apakah kesalahan dari "Target atau Pelaksanaanya" dalam hal ini tentunya Kepala Dinasnya kurang berkompeten didalam menyerap anggaran. Dampak pokok permasyalahan yang timbul secara langsung kepada dirinya, sebagai wakil rakyat tentunya akan ditanya oleh masyarakat mana dan kapan aspirasi yang pernah diusulkannya ketika reses atau berkunjung ke dapil pemilihannya. 

Sedangkan masyarakat tentunya sudah mengetahi bahwa apa yang telah diusulkannya baik melalui musrenbang maupun reses dewan telah masuk dalam pagu anggaran dan telah disahkan pada tahun sebelumnya

. ( Alex S )

Inilah 10 SKPD Kota Bekasi Dengan Penyerapan Anggaran Terendah yang kami dapat dari berbagai sumber.

1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat baru menyelesaikan anggaran 3.321.615.484,00 atau prosentasenya 12,78 persen.

2. Dinas Bangunan dan Permukiman baru menyerap anggaran sebesar 77.901.548.256,00 atau prosentasenya 15,67 persen penyerapan.

3. Dinas Bina Marga dan Tata Air baru menyerap anggaran 157.560.942.116,00 atau baru 23,68 persen penyerapan.

4. Sekretariat Daerah baru menyerap 75.061.280.539,00 atau 31,01 penyerapan anggaran.

5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi baru menyerap 7.625.464.084,00 atau 36,29 persen penyerapan.

6. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) baru menyerap anggaran 6.402.278.671,00 baru menyerap anggaran 36,40 persen.

7. Dinas Kesehatan baru menyerap anggaran 75.092.073.890,00 atau baru menyerap anggaran 40,41 persen.

8. Sekretariat DPRD baru menyerap anggaran 14.718.559.310,00 atau 40,55 persen.

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah baru menyerap anggaran 1.234.441.648,00 atau sebesar 44,92 persen.

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baru menyerap anggaran 11.001.801.849,00 atau sebesar 45,17 persen.

Rakercab PDI Perjuangan Kota Bekasi Digelar 22 November 2015 Sebagai Sarana Konsolidasi Sekaligus Pemanasan Partai

Info Media Nasional News, Bekasi - Menindak lanjuti surat edaran perihal Intruksi Pelaksanaan Musranran dan Musran dari DPP PDI Perjuangan Nomor : 843/IN/DPP/IX/2015, DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi akan mengadakan Rapat Kerja Cabang ( Rakercab ) di Hotel Harris Summarecon Bekasi pada Hari Minggu, 22 November 2015.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kordinasi dengan seluruh pengurus DPC, PAC dan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bekasi yang juga dihadiri oleh Sukur Nababan salah satu Ketua dari DPP. Rapat kordinasi tersebut diselenggarakan secara tertutup di Rumah Makan Griya Wulan Sari Bekasi.

Seluruh Pengurus DPC dan PAC juga mendapatkan baju sragam kebesaran partai dari Anim Imammuddin SE.MM. selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi periode 2015 - 2020 untuk perlengkapan dalam Rakercab nanti. Pilkada Kota Bekasi masih berlangsung di tahun 2017 namun waktu 2 tahun dirasa bukanlah waktu yang panjang untuk mempersiapkan diri didalam ajang perebutan kursi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi yang akan datang.

Sukur Nababan selaku salah satu unsur dari DPP yang sekaligus Anggota DPR RI dari dapil Kota Bekasi - Depok mengatakan meskipun saudara Anim adalah Ketua DPC yang saat ini juga menjabat sebagai ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Bekasi bukan lantas begitu saja secara otomatis akan menjadi calon Walikota atau Wakil Walikota dari PDI Perjuangan, namun semua ditentukan oleh sebuah mekanisme dan aturan partai .

Siapapun calonnya hasil survey juga akan ikut menentukan layak dan tidaknya calon tersebut untuk maju sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota nantinya. Semua kader mempunyai kesempatan yang sama asal memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh partai. Partai PDI Perjuangan Kota Bekasi merupakan partai pemenang namun tidak bisa menjadi tolak ukur kemengan dalam pilkada kedepan.

Anim Imammuddin pada kesempatan terpisah juga mengutarakan Rakercab disamping acara konsolidasi partai dari mulai tingkat DPC,PAC,RANTING sampai kepengurusan Anak Ranting (RW), namun juga sebagai pemanasan mesin politik partai. Sebagai Ketua DPC saya tidak berarti lantas otomatis menjadi calon Walikota Bekasi dari Partai yang saat ini saya pimpin, namun demikian apabila partai memberikan kepercayaan kepadanya sebagai kader dirinya tentunya siap untuk maju dalam pilkada yang akan datang. (Imn).