22 Rekomendasi Rakernas I PDI Perjuangan di Kemayoran Jakarta.

Info Media Nasional News, Jakarta - Rakernas I PDI Perjuangan secara resmi telah ditutup oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan menghasilkan 22 rekomendasi yang dibacakan oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai berikut :

1. PDI Perjuangan menegaskan untuk terus berjuang memastikan, mengarahkan, mengawal, dan mengamankan kebijakan-kebijakan politik pemerintah agar tetap mengandung satu arah, satu muatan, serta satu haluan dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD RI tahun 1945 sesuai dengan jiwa dan semangat lahirnya Pancasila 1 Juni 1945, dan konstitusi UUD Negara RI tahun 1945 dengan memilih jalan Trisakti.

2. Dari perspektif politik, PDI Perjuangan memandang perlunya menjabarkan dan mewujudkan konsepsi Trisakti dalam suatu pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana sebagai haluan negara dan haluan pembangunan nasional menuju Indonesia Raya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

3. Rakernas merekomendasikan ke DPP Partai untuk meningkatkan peran PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah, khususnya di dalam meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan, melakukan komunikasi politik untuk mengamankan, mengawal dan mendukung politik pemerintahan Jokowi-JK, dan mendorong percepatan program pembangunan nasional guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

4. Dari perspektif yuridis konstitusional, PDI Perjuangan memandang perlu mengembalikan fungsi dan wewenang MPR RI untuk membentuk dan menetapkan Ketetapan MPR terkait pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana sebagai haluan negara, dan haluan pembangunan nasional, yang mengikat semua lembaga negara dan wajib dilaksanakan oleh pemerintahan di semua tingkatan sebagai perwujudan kehendak rakyat Indonesia, yang menjamin keterpaduan, kesinambungan, dan keberlanjutan pembangunan nasional; dengan melakukan amandemen secara terbatas terhadap UUD Negara RI tahun 1945, dan/atau dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu.

5. PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap Keputusan MPR No IV/MPR/2014 tentang Rekomendasi Reformasi Sistem Ketatanegaraan dengan memberikan kewenangan MPR untuk membentuk dan menetapkan GBHN melalui amandemen secara terbatas UUD Negara RI tahun 1945 serta mengapresiasi sikap pemerintah dan berbagai elemen masyarakat yang telah menyatakan dukungannya terhadap urgensi pengembalian wewenang MPR dalam membentuk dan menetapkan GBHN yang di dalamnya memuat materi pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana sebagi haluan negara dan haluan pembangunan nasional.

6. Untuk mewujudkan konsepsi pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana tersebut, maka PDI Perjuangan memandang diperlukannya penguatan kelembagaan perencanaan nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

7. Rakernas merekomendasikan kepada DPP Partai untuk terus-menerus berjuang bersama kaum Marhaen agar dapat memperbaiki kehidupannya: menjadi manusia yang berkarakter, memiliki semangat juang yang tinggi, dan mampu mengorganisir diri untuk lebih berdikari dan memiliki kesadaran politik yang lebih kuat untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kekuatan perubahan susunan masyarakat Indonesia agar lebih makmur dan lebih berkeadilan.

8. PDI Perjuangan menyadari bahwa kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan berkarakter, baik individual maupun kolektif sebagai sebuah bangsa, yang ditentukan melalui pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku semua warganya. Oleh karena itu, PDI Perjuangan mendukung dilaksanakannya program Revolusi Mental secara konkret, komprehensif, dan berkesinambungan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. PDI Perjuangan bertekad mempelopori Revolusi Mental untuk segenap jajaran Partai.

9. PDI Perjuangan mendukung sikap tegas pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) nasional yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memegang teguh prinsip keberlanjutan (sustainable development) dan penciptaan nilai tambah domestik melalui program hilirisasi (downstreaming). Sejalan dengan hal tersebut, kedaulatan nasional dalam pengelolaan SDA hendaknya menjadi pijakan dalam melakukan persetujuan maupun peninjauan kembali terhadap pengusahaan dan pengelolaan SDA.

10. Rakernas mendukung sepenuhnya terhadap upaya pemerintahan Presiden Jokowi-JK untuk menjalankan politik ekonomi negara guna mewujudkan tujuan negara dan melaksanakan pasal 33 UUD Negara RI tahun 1945. Sehubungan dengan berbagai persoalan perpanjangan kontrak Freeport, PDI Perjuangan mendukung langkah presiden untuk melakukan pembahasan terhadap hal tersebut pada tahun 2019. Seluruh pembahasan terhadap Kontrak Freeport apakah perlu diperpanjang atau diakhiri, harus dijalankan dengan pertimbangan kepentingan nasional dan upaya mewujudkan bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya untuk dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta memberikan perlindungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak langsung dari pengelolaan Freeport. Prinsip inilah yang seharusnya dijadikan dasar terpenting dalam setiap kontrak yang berkaitan dengan sumber daya alam Indonesia.

11. Dalam konteks dan konstelasi MEA, PDI Perjuangan mendukung upaya pemerintah dalam menyiapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional bagi petani, buruh dan nelayan khususnya yang berkaitan terciptanya lapangan kerja dalam kerangka Trilayak Rakyat Pekerja (kerja layak, upah layak, dan hidup layak); perlindungan buruh tenaga kerja di luar negeri, mewujudkan diversifikasi dan penetrasi pasar ekspor; perlindungan atas hak kekayaan intelektual, standarisasi dan sertifikasi menyangkut berbagai aspek kehidupan, antara lain : ketrampilan dan keahlian, produk dan jasa, serta warisan kekayaan budaya nasional.

12. PDI Perjuangan berkomitmen untuk memperjuangkan penjabaran pasal 33 UUD Negara RI 1945, seperti yang dijabarkan dalam pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yang memastikan daulat rakyat atas kekayaan alam Indonesia. Bagi PDI Perjuangan merupakan sebuah kewajiban konstitusional untuk menyelamatkan dan mengembalikan aset negara, salah satunya dengan meninjau kembali kontrak-kontrak karya yang ada.

13. Konstitusi mengamatkan BUMN sebagai salah satu sokoguru perekonomian nasional, oleh karena itu BUMN memiliki fungsi dan menjadi alat negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam kenyataannya saat ini BUMN hanya diperlukan seperti “korporasi swasta” yang mengedepankan bisnis semata, atau yang saat ini dikelola dengan konsep “business to business”. Atas dasar itu, PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus guna meluruskan politik ekonomi BUMN dengan mengembalikan BUMN sebagai “ekonomi sector negara” dan sebagai alat negara untuk memperkuat ekonomi rakyat.

14. (a) Untuk meningkatkan kualitas belanja dan penyerapan anggaran dalam menghindari Silpa yang berlebihan, diperlukan sinkronisasi proses penetapan APBN dan APBD dari segi arah kebijakan, kualitas program dan segi waktu.

(b) Transfer anggaran ke daerah agar dilaksanakan secara cepat dan didukung peraturan pelaksanaan yang sederhana, menyangkut :

Dana bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, ditransfer dua kali dalam setahun
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
15. PDI Perjuangan mendorong Pemerintah untuk lebih meningkatkan pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan. Terkait kebijakan pelarangan penggunaan alat tangkap trawl dan pukat harimau, alih muat (transhipment) dan kebijakan lainnya yang dimaksudkan untuk menjamin kelestarian sumber daya kelautan dan lingkungan, harus diimbangi dengan alternatif solusinya untuk peningkatan kesejahteraan nelayan seperti pengembangan perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan dan pariwisata bahari.

16. PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan melalui pembangunan infrastruktur pertanian dan perikanan, peningkatan sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi di bidang pertanian dan perikanan, diversifikasi konsumsi pangan, dan penegakan hukum terkait pelarangan alih fungsi lahan pertanian produktif sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian.

17. PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui redistribusi lahan sesuai Rencana Tata Ruang, penyediaan sarana produksi pertanian dengan harga terjangkau, penyediaan skema perkreditan perbankan khusus untuk sektor pertanian, dan konektivitas antar wilayah.

18. PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk menyiapkan program mitigasi dan adaptasi sektor pertanian, sektor perikanan dan kelautan terhadap perubahan iklim global.

19. Berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 yang akan datang, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :
a. Pemilu Serentak 2019 dilakukan dalam rangka penguatan sistem presidensial. Sistem ini akan berjalan lebih efektif melalui konsolidasi partai politik yang dilakukan dengan penyederhanaan partai politik di DPR RI melalui cara pemilu yang demokratis. Karena itulah PDI Perjuangan mendukung penerapan elektoral threshold berjenjang untuk tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota.
b. Mengingat peserta pemilu legislatif adalah partai politik, maka sistem pemilu legislatif yang diperjuangkan partai adalan sistem pemilu proporsional tertutup.
c. Guna meningkatkan tanggung jawab partai di dalam mempersiapkan calon-calon anggota legislatif agar memiliki kemampuan di dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan fungsi representasi terhadap konstituen partai, serta untuk membentuk kader yang memiliki kesadaran ideologi, organisasi, politik, lingkungan, dan kesadaran untuk menyelesaikan persoalan rakyat secara gotong royong, maka seluruh calon anggota legislatif diwajibkan mengikuti pendidikan kader partai.
d. Pendidikan kader partai juga dimaksudkan untuk mempersiapkan kader yang berkarakter, memiliki budi pekerti luhur, dan telah menjalankan revolusi mental sehingga mampu bertindak disiplin, dan memegang teguh asas, jatidiri, dan watak partai.
e. Memastikan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, 2018 dan Pemilu Serentak 2019 dapat berjalan dengan lebih demokratis, dan melalui persaingan yang sehat dengan menjunjung tinggi terwujudnya asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal tersebut, maka seluruh undang-undang berkaitan dengan pemilu harus sudah diselesaikan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelum pemilu dilaksanakan.

20. PDI Perjuangan berkomitmen untuk mewujudkan dukungan rakyat dalam pilkada serentak tahun 2015 sebagai momentum untuk membangun tradisi pemerintahan yang menjalankan Trisakti, dan mengimplementasikan seluruh ruh dan spirit Pembangunan Nasional Semesta Berencana sebagaimana dicanangkan oleh Bung Karno pada tahun 1960. Kepercayaan rakyat yang telah diberikan kepada PDI Perjuangan menjadi bagian dari tanggung jawab partai guna terus memastikan, mengarahkan, mengawal dan mengamankan kebijakan-kebijakan politik pemerintahan nasional agar tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 dan Kosntitusi Negara (UUD Negara Republik Indonesia 1945).

21. PDI Perjuangan mendorong akselerasi penyelesaian revisi sejumlah undang-undang yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi, antara lain : UU BUMN, UU Penanaman Modal, UU Ketenagalistrikan, UU Migas, UU Perkoperasian, UU Perjanjian Internasional dan UU Sumber Daya Air.

22. Pemerintah untuk memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan Republik Indonesia dengan pendekatan kesejahteraan dan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang berada di wilayah perbatasan.

Jakarta, 12 Januari 2016

Rapat Kerja Nasional I PDI Perjuangan

4 Rekomendasi Utama Dalam Rakernas I PDI Perjuangan di Kemayoran Jakarta.

Info Media Nasional News, Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta agar semua pihak optimis terwujudnya program pembangunan nasional semesta berencana (PNSB). Kata Mega, PNSB pasti akan direalisasikan.

"Itu kayaknya imposible? No. Ini pasti dapat dijalankan," tegasnya saat berpidato pada penutupan Rakernas I PDIP, Selasa (12/1). 

Ia mengatakan pada kadernya untuk tidak menimbulkan sikap pesimis itu. "Kalau yang tadi saya sampaikan, tidak hanya diresapi tapi diamanatkan pada perjuangan partai. PDIP tidak ada pesimis. Kita selalu berjuang. Pernyataan pesimis dibuang saja," imbaunya. 

Jika ada yang mengatakan bahwa peran swasta akan dimatikan dengan PNSB, kata dia, tidak akan mungkin. Hal itu sudah dikaji PDIP. 

Pada konsepnya, negara harus hadir memperkuat pengusaha nasional. Begitupula sebaliknya. Pengusaha juga harus berkontribusi bagi negara untuk kesejahteraan nasional. "Persoalanya nggak dibaca secara utuh sih. Baca jangan sepotong-sepotong," ucap Megawati. 

‎Presiden kelima itu pun meminta agar semua pihak berpikir positif. Tidak berpikir sinis bahwa didorongnya PNSB karena ada kepentingan dirinya atau partainya. 

"Saya sampaikan kepada Kepala Bappenas, bahwa tidak ada kepentingan bagi saya atau bagi partai saya. Apa yang saya usulkan ini untuk kepentingan bangsa dan negara‎," tandasnya. 

PDI Perjuangan mengeluarkan sikap politik yang tertuang dalam rekomendasi rapat kerja nasional (Rakernas) I di Ji Expo, Kemayoran, Jakarta. 

Sebagian besar berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

‎Pada rekomendasi yang dibacakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dihadapan ribuan kader, partai berlambang banteng itu mendukung sikap tegas pemerintah mengolah sumberdaya alam nasional yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memegang teguh prinsip keberlanjutan (sustainable development) dan penciptaan nilai tambah domestik melalui program hilirisasi (downstreaming).

"Sejalan dengan itu, kedaulatan nasional dalam pengelolaan sumberdaya alam hendaknya menjadi pijakan dalam melakukan persetujuan maupun peninjauan kembali terhadap pengusahaan dan pengelolaan sumberdaya alam," tutur Hasto.

Nah, berkaitan dengan perpanjangan kontrak Freeport, PDIP mendukung langkah presiden untuk melakukan pembahasan terhadap hal tersebut pada tahun 2019. Seluruh pembahasan terhadap kontrak freeport apakah perlu diperpanjang atau diakhiri, katanya harus dijalankan dengan pertimbangan kepentingan nasional dan upaya mewujudkan bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya untuk dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu juga harus diterapkan pada kontrak karya lainnya. 

‎

S‎erta, memberikan perlindungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak langsung dari pengelolaan Freeport.

"Prinsip inilah yang seharusnya dijadikan dasar terpenting dalam setiap kontrak yang berkaitan dengan sumber daya alam Indonesia," tegasnya.‎

Begitupula dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Kata Hasto, PDIP mendukung upaya pemerintah dalam menyiapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional bagi petani, buruh dan nelayan khususnya yang berkaitan terciptanya lapangan kerja dalam kerangka Trilayak Rakyat Pekerja (kerja layak, upah layak, dan hidup layak).(imn)

Mewujudkan Trisakti Melalui Pembangunan Nasional Semesta Berencana Untuk Indonesia Raya

Info Media Nasional News, Jakarta - PDI Perjuangan mengajak segenap kalangan, baik kalangan internal Partai serta seluruh elemen bangsa dan negara untuk memikirkan ulang konsep sistem bernegara, itulah makna yang terkandung dalam mewujudkan Trisakti Melalui Pembangunan Nasional Semesta Berencana Untuk Indonesia Raya.

Di era Reformasi sekarang ini, PDI Perjuangan memandang negara tidak lagi memiliki haluan negara karena kewenangan MPR RI untuk menyusun dan menetapkan GBHN telah dihapuskan melalui amandemen UUD 1945 TAHUN 1999-2002 yang lalu. Tema tersebut suatu bentuk keprihatinan PDI Perjuangan atas pola pembangunan nasional yang jauh dari prinsip keberlanjutan.

PDI Perjuangan prihatin melihat perkembangan ketatanegaraan di Indonesia saat ini dimana setiap lembaga negara berjalan sendiri - sendiri. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah seolah berjalan sendiri - sendiri tidak terjalin keterpaduan program yang sinkron di antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nasional) yang berdurasi 5 (lima) tahunan masih terlalu berorientasi pada subyektif rezim Pemerintahan yang berkuasa.

Akibatnya tidak ada jaminan keberlanjutan pembangunan ketika rezim pemerintahan berganti. Pada akhirnya hal ini akan membahayakan eksistensi dan keberlangsungan HKRI yang berdasarkan Pancasila. Melalui Rakernas I PDI Perjuangan akan merumuskan dan menyusun konsep dasar Pembangunan Nasional Semesta Berencana sebagai sebuah landasan konstitusi bagi rekontruksi ketatanegaraan Indonesia sehingga bangsa dan negara Indonesia kembali memiliki Haluan Negara.

Dalam Forum Rakernas Hal tersebut akan dibahas di Komisi I.Selain itu Komisi II akan dibahas tentang sinergi TIGA PILAR PARTAI yang akan membahas dan merumuskan program - program kerakyatan yang akan diimplementasikan oleh para petugas Partai yang duduk di struktur Partai, Eksekutif dan Legislatif.

Di Komisi III akan dibahas evaluasi Pilkada 2015 dan Proyeksi Pilkada 2017 dan 2018. Pada Pilkada serentak tahun 2015 PDI Perjuangan berhasil memenangkan pilkada di 154 daerah dari 269 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak.

Capaian tersebut akan menjadi bahan referensi sekaligus evaluasi, dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak tahun 2017 - 2018 dan Pemilu Serentak 2019 sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Kemenangan Pilkada Serentak tahun 2015, 2017, dan 2018 merupakan pintu gerbang bagi Partai untuk memenangkan Pemilu Serentak 2019.

Kemudian di Komisi IV akan dibahas dan dirumuskan program - program pembangunan nasional yang akan disinergikan dengan pembangunan di Daerah, khususnya yang dipimpin oleh Kepala Daerah dari PDI Perjuangan.(imn)

Megawati Bangga Atas Kemenangan Mayoritas Yang Diraih PDI-P Dalam Pilkada Serentak 9 Desember Lalu.

Info Media Nasional News, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku bangga atas capaian PDIP dalam perhelatan Pilkada Serentak 2015.

Di hadapan ribuan kadernya, Megawati menyebutkan PDIP berhasil memenangkan mayoritas pilkada baik di tingkat kabupaten atau kota hingga provinsi.

"Alhamdulillah rakyat kembali percaya terhadap PDI Perjuangan. Kita menang di mayoritas pilkada yang diadakan serentak untuk pertama kalinya di tahun 2015," ucap Megawati saat membuka Rakernas I PDIP, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2016).

Megawati mengatakan, kemenangan yang diperoleh dalam pilkada serentak ini merupakan modal politik bagi PDIP. Namun demikian, Mega mengingatkan, agar kader PDIP yang telah meraih kemenangan, mengemban amanah sebaik-baiknya.

"Kemenangan ini memiliki konsekuensi logis dan tanggung jawab besar. Tanggung jawab untuk terus memastikan, mengarahkan, mengawal dan mengamankan kebijakan politik pemerintahan nasional, agar tetap berpijak pada nilai ideologi Pancasila dan konstitusi negara," ucap Megawati.

Megawati berharap, seluruh kader PDIP yang kini terpilih menjadi kepala daerah bisa menerapkan model pembangunan berkelanjutan di tiap daerahnya.

"Konsep dan strategi pembangunan yang dijalankan di tiap daerah berangkat dari visi misi yang berbeda beda. Berbeda di setiap kabupaten dan kota, dan berbeda pula di setiap provinsi. Saya harap kader PDIP bisa bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan," ucap Megawati.

Megawati lebih lanjut juga mengkritik hasil kerja kabinet setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi), sejumlah kementerian dan lembaga belum mampu mengejawantahkan semangat Nawa Cita. Hal ini berdasarkan hasil kajian sementara yang dilakukan Pusat Analisa dan Pengendali Situasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Hasil kajian tersebut menyebutkan adanya perbedaan cukup signifikan pada tataran implementasi program.  Apa yang ada di Nawa Cita sering berbeda dengan program yang ada di kementerian dan lembaga.

"Bahkan road map pembangunan dan politik anggaran yang disusun, terindikasi banyak yang tidak selaras dengan Nawa Cita, yang sesungguhnya juga merupakan penjabaran Trisakti," ungkap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pembukaan Rakernas I PDIP di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2016).

Pada kesempatan itu Megawati juga melontarkan kritik secara khusus kepada praktik perusahaan BUMN yang dinilainya masih menerapkan korporasi swasta. Padahal, kata dia konstitusi mengamanatkan pentingnya peran BUMN sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional.

Maka itu, dia mengingatkan BUMN harus memiliki fungsi dan menjadi alat negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Yang terjadi saat ini BUMN hanya diperlakukan seperti korporasi swasta yang mengedepankan pendekatan bisnis semata, atau yang sering didengungkan sebagai pendekatan business to business," ucapnya.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendorong Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau ulang kontrak karya perusahaan tambang milik asing yang melakukan eksplorasi di Indonesia.

Megawati menilai, praktik bisnis perusahaan tambang asing selama ini menyalahi semangat Pasal 33 UUD 1945 yang prinsipnya mengutamakan daulat rakyat atas kekayaan alam Indonesia.

"Konstitusi telah memandatkan agar sumber daya alam dikelola dengan mengedepankan prinsip daulat rakyat," ucap Megawati dalam pembukaan Rakernas I PDIP di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2015).

Prinsip daulat rakyat tersebut, lanjut Mega, yang menjadi dasar kewajiban konstitusional pemerintah untuk menyelamatkan dan mengembalikan aset negara. Salah satu langkah yang disarankan Mega yakni meninjau kembali kontrak karya yang ada di Indonesia.

"PT Freeport misalnya, bisa ditinjau ulang kontrak karyanya agar semaksimal mungkin berkontribusi terhadap kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat," tandas Megawati. (imn)

Presiden Jokowi Hampir Lupa Menyapa Tri Sutrisno dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Info Media Nasional News, Jakarta - Presiden Joko Widodo hampir lupa menyebut nama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno kala menyapa jajaran pejabat tinggi negara yang hadir Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Periode Tahun 2015-2020.

Awalnya, Jokowi memekikkan salam perjuangan bangsa, "Merdeka!" tiga kali ketika mengawali pidato sambutannya dalam acara itu. Ia lantas menyapa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Yang saya hormati Presiden ke-5 Republik Indonesia Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajjah Megawati Soekarnoputri," ujarnya.

Jokowi melanjutkan dengan menyapa para pimpinan-pimpinan lembaga negara, seluruh menteri Kabinet Kerja, ketua dan pimpinan partai yang hadir dalam acara tersebut.

"Yang saya hormati, Ketua Umum PBNU (Said Aqil Siroj), Ketua Umum PP Muhammadiyah (Din Syamsuddin), dan seluruh pimpinan dan jajaran pengurus DPP, DPD, DPC, PAC PDIP dari Sabang sampai Merauke," katanya.

Setelah menyapa para pejabat tersebut, Jokowi baru sadar bahwa ia belum menyebut nama Try Sutrisno yang duduk di barisan depan, tepatnya di kursi yang berada di sampingnya.

"Yang saya hormati, Bapak Try Sutrisno. Mohon maaf, hampir lupa, Pak," ujarnya yang lantas disambut tepuk tangan para kader PDIP.

Ia melanjutkan, "Yang saya hormati, kawan baik, Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Djarot. Lupa lagi, dimarahi saya."

Terakhir, Jokowi juga baru sadar belum menyapa wakilnya, Jusuf Kalla. "Ini juga bisa dimarahi lagi. Yang saya hormati, Wakil Presiden dan partner yang setiap hari dengan saya malah lupa, Bapak Jusuf Kalla," ujarnya yang lagi-lagi disambut tepuk tangan para kader PDIP. (obs/imn)

Satu Kata Buat Fadli Zon "Huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu"

Info Media Nasional News, Jakarta - Pelaksana Tugas Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Periode Tahun 2015-2020. Di sana, ia sempat disoraki oleh para kader partai banteng.

Peristiwa awalnya terjadi pada saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyambut para pejabat tinggi yang menghadiri acara yang digelarnya itu.

"Selamat datang Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla," ujar Megawati menyapa kedua pimpinan eksekutif Jakarta Internasional Expo (JiExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Ahad (10/1).

Megawati lantas menyapa para kader partai dari seluruh pelosok di Indonesia dan para menteri Kabinet Kerja. Tak lupa, ia juga menyambut para ketua umum partai yang hadir, Ketua Partai Hanura Wiranto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

"Selamat datang juga pimpinan DPR, Bapak Fadli Zon," katanya.

Mendengar itu, ratusan kader PDIP yang hadir sontak secara bersamaan menyoraki Fadli. "Huuu!" teriak mereka. Fadli hanya senyum menanggapi sorakan itu.

Fadli mengisi sementara posisi ketua DPR setelah Setya Novanto mengundurkan diri akhir tahun lalu setelah diadukan atas pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam percakapan dengan Presiden Direktur Freeport Indonesia Ma'roef Sjamsoddin dan pengusaha Riza Chalid. Politikus Partai Golkar Ade Komarudin ditunjuk sebagai ketua DPR baru yang akan mulai bertugas Januari ini.

Rakernas I PDIP juga dihadiri oleh para menteri Kabinet Kerja dan petinggi PDIP lainnya, antara lain Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Rencananya selain Presiden Jokowi, para menteri Kabinet Kerja juga akan memberikan paparan dalam rakernas tersebut.

Hadir pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koperasi dan UMKM AAGN Puspayoga, dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Tak hanya itu, juga hadir kepala daerah seperti Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Banten Rano Karno, dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis. (den/Imn)

Rakernas 1 PDI Perjuangan, Megawati Bangga Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat

Info Media Nasional News, Jakarta - PDI Perjuangan berusia ke 43 tahun, Minggu (10/1). Peringatan itu dibarengi dengan gelar rapat kerja nasional (rakernas) I PDIP yang berlangsung di JI EXPO, Kemayoran, Jakarta.

Menurut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, 43 tahun bukanlah perjalanan yang mudah untuk memberi sumbangsih dan pengabdian kepada rakyat, bangsa dan negara, ‎"Perjalanan 43 tahun ini, ibarat sebuah perjuangan mengarungi lautan, samudera perjuangan, yang kadang penuh dengan badai dan taufan. Kadang-kadang gelap, tapi penuh dengan bintang-bintang berkelip.

Adakalanya terasakan hembusan angin segar. Tetapi kadang juga terasa tiupan hawa panas, dan sengatan terik matahari," tuturnya saat berpidato pada pembukaan rakernas I PDIP itu.

Kendati banyak tantangan yang dihadapi, PDIP nyatanya mampu melewatinya. ‎‎"Lautan dan samudera perjuangan itu, bagaimana pun situasinya, haruslah kita seberangi. Kuncinya hanya satu: kesabaran progresif revolusioner," tegas putri proklamator itu.
 ‎

Per‎juangan itu terbukti dengan PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2014. Ditambah Pilkada yang diadakan serentak untuk pertama kalinya di tahun 2015. Jelas, itu merupakan modal politik namun juga konsekuensi logis dan tanggung jawab besar. ‎
‎
‎Ulang tahun kali ini, katanya menjadi momentum untuk menegaskan bahwa rakyat adalah cakrawati partai; tempat seluruh irama, dan langkah perjuangan bermuara. "Saya pernah katakan, yang membuat kita bangga sebagai partai politik, bukan ketika dekat dengan kekuasaan, tetapi saat menangis dan tertawa bersama rakyat," sebut Megawati. ‎

‎
Dalam konteks itu pula, maka pilihan-pilihan politik yang akan diambil PDIP yakni meneruskan perjuangan dan pemikiran Bung Karno yang terkenal dengan nama Marhaenisme. Yakni, satu teori progresif, revolusioner, dan persatuan dan pemersatu.
‎
“Semua orang Indonesia yang melarat, baik proletar maupun bukan proletar, asal melarat. Baik buruh, maupun tani, maupun nelayan, maupun pegawai di kantor, maupun insinyur-insinyur, maupun meester-meester, maupun dokter-dokter, asal dia melarat artinya kecil, saya namakan dia Marhaen” jelas Mega menyampaikan definisi Marheinisme menurut Bung Karno. ‎(dna/imn)