4 Rekomendasi Utama Dalam Rakernas I PDI Perjuangan di Kemayoran Jakarta.

Info Media Nasional News, Jakarta - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta agar semua pihak optimis terwujudnya program pembangunan nasional semesta berencana (PNSB). Kata Mega, PNSB pasti akan direalisasikan.

"Itu kayaknya imposible? No. Ini pasti dapat dijalankan," tegasnya saat berpidato pada penutupan Rakernas I PDIP, Selasa (12/1). 

Ia mengatakan pada kadernya untuk tidak menimbulkan sikap pesimis itu. "Kalau yang tadi saya sampaikan, tidak hanya diresapi tapi diamanatkan pada perjuangan partai. PDIP tidak ada pesimis. Kita selalu berjuang. Pernyataan pesimis dibuang saja," imbaunya. 

Jika ada yang mengatakan bahwa peran swasta akan dimatikan dengan PNSB, kata dia, tidak akan mungkin. Hal itu sudah dikaji PDIP. 

Pada konsepnya, negara harus hadir memperkuat pengusaha nasional. Begitupula sebaliknya. Pengusaha juga harus berkontribusi bagi negara untuk kesejahteraan nasional. "Persoalanya nggak dibaca secara utuh sih. Baca jangan sepotong-sepotong," ucap Megawati. 

‎Presiden kelima itu pun meminta agar semua pihak berpikir positif. Tidak berpikir sinis bahwa didorongnya PNSB karena ada kepentingan dirinya atau partainya. 

"Saya sampaikan kepada Kepala Bappenas, bahwa tidak ada kepentingan bagi saya atau bagi partai saya. Apa yang saya usulkan ini untuk kepentingan bangsa dan negara‎," tandasnya. 

PDI Perjuangan mengeluarkan sikap politik yang tertuang dalam rekomendasi rapat kerja nasional (Rakernas) I di Ji Expo, Kemayoran, Jakarta. 

Sebagian besar berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

‎Pada rekomendasi yang dibacakan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dihadapan ribuan kader, partai berlambang banteng itu mendukung sikap tegas pemerintah mengolah sumberdaya alam nasional yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memegang teguh prinsip keberlanjutan (sustainable development) dan penciptaan nilai tambah domestik melalui program hilirisasi (downstreaming).

"Sejalan dengan itu, kedaulatan nasional dalam pengelolaan sumberdaya alam hendaknya menjadi pijakan dalam melakukan persetujuan maupun peninjauan kembali terhadap pengusahaan dan pengelolaan sumberdaya alam," tutur Hasto.

Nah, berkaitan dengan perpanjangan kontrak Freeport, PDIP mendukung langkah presiden untuk melakukan pembahasan terhadap hal tersebut pada tahun 2019. Seluruh pembahasan terhadap kontrak freeport apakah perlu diperpanjang atau diakhiri, katanya harus dijalankan dengan pertimbangan kepentingan nasional dan upaya mewujudkan bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya untuk dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu juga harus diterapkan pada kontrak karya lainnya. 

‎

S‎erta, memberikan perlindungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak langsung dari pengelolaan Freeport.

"Prinsip inilah yang seharusnya dijadikan dasar terpenting dalam setiap kontrak yang berkaitan dengan sumber daya alam Indonesia," tegasnya.‎

Begitupula dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Kata Hasto, PDIP mendukung upaya pemerintah dalam menyiapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional bagi petani, buruh dan nelayan khususnya yang berkaitan terciptanya lapangan kerja dalam kerangka Trilayak Rakyat Pekerja (kerja layak, upah layak, dan hidup layak).(imn)