Info Media Nasional News - Sistem lelang jabatan secara terbuka di Pemkot Bekasi mulai
diberlakukan. Kali ini untuk mengisi kekosongan 5 jabatan
struktural eselon II B dilakukan seleksi terbuka
calon jabatan pimpinan tinggi pratama.
"Dengan minimnya penyerapan anggaran per SKPD menjadi tolak
ukur kinerja birokrasi. Perlu kontrak kinerja dengan target,
capaian dan terukur. Dalam rotasi-mutasi-promosi setidaknya
sesuai kompetensi yang dibutuhkan melalui lelang jabatan
terbuka," kata Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik
Bekasi, Didit Susilo kepada wartawan Info Media Nasional News (15/11).
Pasca dinonjobkan beberapa jabatan eselon II dengan berbagai
alasan seperti sakit, tersangkut hukum dan alasan lainnya.
Lima formasi jabatan eselon II lowong yaitu staf ahli
Walikota Bidang Pemerintahan, staf ahli Walikota Bidang
Ekonomi dan Keuangan, staf ahli Walikota Bidang Pembangunan,
staf ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia serta Kepala Badan Perpustakaan Daerah.
Sistem seleksi tersebut mengacu pada UU.No. 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Permen Negara
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi
No. 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan
pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi
pemerintah.
Dalam ulasannya, Didit, melihat dengan diberlakukannya
sistem lelang jabatan tinggi pratama (II B), semua posisi
jabatan eselon II memiliki tanggungjawab yang sama dan harus
memiliki kompetensi khusus termasuk staf ahli. Jika nanti
akan dilakukan pergeseran mutasi-rotasi eselon II cukup
melihat hasil akhir nilai seleksi dan kompetensi ahli yang
dibutuhkan.
"Kan selama ini ada anggapan staf ahli seperti 'ahli staf'
atau parkir untuk menunggu pergeseran. Apalagi ada ungkapan
jabatan basah atau kering, semua itu harus dihilangkan, agar
birokrasi berpatokan pada beban kinerja," ungkapnya.
Dia menuturkan meski nanti pada penunjukan akhir menjadi hak
preogratif Walikota Rahmat Effendi, namun setidaknya
walikota disodorkan tiga calon nama terbaik pada tiap-tiap 5
formasi struktural eselon II B. Tiga nama rangking tertinggi
setiap formasi sesuai tahapan seleksi pasti sudah memiliki
sesuai kompetensi yang dibutuhkan melalui lelang jabatan
terbuka," kata Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik
Bekasi, Didit Susilo kepada wartawan Info Media Nasional News (15/11).
Pasca dinonjobkan beberapa jabatan eselon II dengan berbagai
alasan seperti sakit, tersangkut hukum dan alasan lainnya.
Lima formasi jabatan eselon II lowong yaitu staf ahli
Walikota Bidang Pemerintahan, staf ahli Walikota Bidang
Ekonomi dan Keuangan, staf ahli Walikota Bidang Pembangunan,
staf ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia serta Kepala Badan Perpustakaan Daerah.
Sistem seleksi tersebut mengacu pada UU.No. 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Permen Negara
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi
No. 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan
pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi
pemerintah.
Dalam ulasannya, Didit, melihat dengan diberlakukannya
sistem lelang jabatan tinggi pratama (II B), semua posisi
jabatan eselon II memiliki tanggungjawab yang sama dan harus
memiliki kompetensi khusus termasuk staf ahli. Jika nanti
akan dilakukan pergeseran mutasi-rotasi eselon II cukup
melihat hasil akhir nilai seleksi dan kompetensi ahli yang
dibutuhkan.
"Kan selama ini ada anggapan staf ahli seperti 'ahli staf'
atau parkir untuk menunggu pergeseran. Apalagi ada ungkapan
jabatan basah atau kering, semua itu harus dihilangkan, agar
birokrasi berpatokan pada beban kinerja," ungkapnya.
Dia menuturkan meski nanti pada penunjukan akhir menjadi hak
preogratif Walikota Rahmat Effendi, namun setidaknya
walikota disodorkan tiga calon nama terbaik pada tiap-tiap 5
formasi struktural eselon II B. Tiga nama rangking tertinggi
setiap formasi sesuai tahapan seleksi pasti sudah memiliki
kompetensi yang memadai tinggal dibuktikan dengan kinerja
ketika diberikan kepercayaan memangku jabatan.
"Dengan ujian kemampuan dan kepatutan (fit and proper
test), yang menang pada lelang jabatan ini adalah mereka
yang memiliki kualitas dan kompetensi terbaik," paparnya.
Lelang jabatan itu juga untuk memilih dan mengangkat
Pimpinan SKPD berdasarkan visi misi, rekam jejak dan
kompetensi seseorang, sehingga seluruh PNS dapat bekerja
maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Karena selama ini publik sering menuding pengisian jabatan
sangat subjektif, nepotisme, balas budi dan like and dislike
(suka atau tidak suka).
"Yang paling penting bisa merangsang jenjang karir secara
terbuka dengan melakukan proses analis jabatan dan evaluasi
kinerja, untuk mendapatkan the right man in the right place
on the right job," pungkasnya. (Imn).
ketika diberikan kepercayaan memangku jabatan.
"Dengan ujian kemampuan dan kepatutan (fit and proper
test), yang menang pada lelang jabatan ini adalah mereka
yang memiliki kualitas dan kompetensi terbaik," paparnya.
Lelang jabatan itu juga untuk memilih dan mengangkat
Pimpinan SKPD berdasarkan visi misi, rekam jejak dan
kompetensi seseorang, sehingga seluruh PNS dapat bekerja
maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Karena selama ini publik sering menuding pengisian jabatan
sangat subjektif, nepotisme, balas budi dan like and dislike
(suka atau tidak suka).
"Yang paling penting bisa merangsang jenjang karir secara
terbuka dengan melakukan proses analis jabatan dan evaluasi
kinerja, untuk mendapatkan the right man in the right place
on the right job," pungkasnya. (Imn).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar