Tidak hanya karena jumlah TKI yang datang dua kali lipat dari biasanya, sumber daya manusia (SDM) yang ada di KJRI Riyadh juga dinilai belum cukup untuk menangani semua TKI.
Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur menyatakan saat ini jumlah SDM yang menangani proses pengurusan amnesti Kerajaan memang dirasa belum cukup. Apalagi program dilakukan secara mendadak tanpa ada koordinasi sejak awal dengan kedutaan besar di Arab Saudi.
''Kami selalu siap. Cuma kami akui saat ini tak maksimal,'' kata Gatot kepada Republika, Senin (10/6).
Meski begitu, ia menyatakan Kedubes RI dan KJRI sudah semaksimal mungkin melayani para TKI. Bahkan, menambah jumlah petugas kedutaan hingga mencapai 47 orang. Selain itu, KJRI Jeddah juga meminta bantuan relawan, baik dari mahasiswa dan organisasi massa Indonesia di sana.
Gatot mengungkapkan dalam sehari jumlah petugas mencapai 120 orang. Umumnya, pengurusan SPLP dan izin kerja kembali bisa melayani hingga enamribu orang. Namun, Ahad lalu karena TKI mencapai kurang lebih 12 ribu orang, pembukaan loket pun terpaksa ditunda.
Karena kondisi tak kondusif pintu KJRI pun ditutup hingga terjadi kerusuhan dan aksi pembakaran pembatas jalan.
Untuk mengatasi kekurangan petugas saat ini, Gatot mengatakan pihaknya sudah mendatangkan 12 petugas dari Indonesia. Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengirim 15 orang ditambah 10 petugas dari Kementerian Hukum dan HAM.
Untuk persoalan keamanan, Gatot sepenuhnya mempercayakan hal tersebut kepada petugas keamanan Arab Saudi. ''Di luar pintu kedutaan atau konsulat itu wilayahnya polisi Arab Saudi,'' ujarnya.
Korban meninggal kerusuhan yang terjadi di KJRI Jeddah bernama Marwah bin Hassan. Gatot sendiri telah mengklarifikasi dan telah bertemu dengan putri korban. Korban sendiri akan dimakamkan di Arab Saudi.
Soal uang santunan ia belum bisa membicarakan hal itu karena menunggu kabar dari Pemerintah Indonesia. Gatot berharap korban tak bersalah itu diberikan uang santunan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar