TKI MENINGGAL DI KJRI, SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ?

IMN News - Pembakaran dan kericuhan yang menyebabkan tewasnya TKI didepan KJRI  Jeddah adalah potret akumulasi kekecewaan TKI kepada pemerintah yang kerap mengabaikan nasib mereka.

Kemarahan para TKI jangan dianggap remeh oleh Pemerintah . KJRI diserbu TKI, harusnya menjadi peringatan / warning tersendiri bagi pemerintah, karena Kantor Konsulat merupakan simbol dari Pemerintah.

Sejak seminggu lalu kerajaan Saudi mengeluarkan Amnesti untuk para TKI yang memiliki masalah perizinan tinggal di Arab Saudi. Dalam seminggu tersebut harusnya konsulat dan para pihak terkait melakukan evaluasi dan saling berkordinasi sehingga dapat melihat kekurangan tenaga pelayanan, kapasitas loket yang tidak memadahi serta hal - hal teknis lainnya.

Hal yang terpenting seharusnya pemerintah tidak meremehkan kondisi psikologis para TKI dalam memperjuangkan nasibnya yang selam ini terombang - ambing tanpa kejelasan dan perhatian dari pemerintah.

Kejadian yang memakan korban jiwa TKI ini secara tidak langsung dapat dikatakan KJRI telah membunuh TKI yang tewas didepan gedung Konsulat. DPR khususnya di Komisi IX harus segera memanggil, meminta pertanggung jawaban dari Kemenlu, Kemenaker & BNP2TKI atas peristiwa ini.

Karena TKI tersebut tewas diakibatkan buruknya antisipasi pelayanan dan bobroknya kinerja aparatur pemerintah dikantor Konsulat dalam melayani proses administrasi yang dibutuhkan oleh TKI.

Banyak pula laporan sekaligus pengaduan kepada media online bahwa di Ambassy Riyadh banyak calo dalam hal pembuatan surat dan lain - lain jadi sangat menyulitkan para TKI yang tidak mempunyai cukup uang disana. Mayoritas diantara mereka mengatakan malu kepada para tenaga kerja dari negara - negara tetangga misalnya Philipina, Thailand dan lain - lain yang begitu cepat dan mudahnya warga negara tersebut mendapat pelayanan .  ( Jeppri F Silalahi - Sekretaris Departemen Tenaga Kerja DPP PDI Perjuangan ). IMN News - Alex S.

KJRI Riyadh Arab Saudi Tak Siap Menghadapi Membludaknya TKI

Pemerintah Indonesia mengakui kalau Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Riyadh, Arab Saudi tak siap menghadapi membludaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ingin mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), Ahad (9/6) lalu. 
Tidak hanya karena jumlah TKI yang datang dua kali lipat dari biasanya, sumber daya manusia (SDM) yang ada di KJRI Riyadh juga dinilai belum cukup untuk menangani semua TKI.
Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah Mansyur menyatakan saat ini jumlah SDM  yang menangani proses pengurusan amnesti Kerajaan memang dirasa belum cukup. Apalagi program dilakukan secara mendadak tanpa ada koordinasi sejak awal dengan kedutaan besar di Arab Saudi.
''Kami selalu siap. Cuma kami akui saat ini tak maksimal,'' kata Gatot kepada Republika, Senin (10/6).
Meski begitu, ia menyatakan Kedubes RI dan KJRI sudah semaksimal mungkin melayani para TKI. Bahkan, menambah jumlah petugas kedutaan hingga mencapai 47 orang. Selain itu, KJRI Jeddah juga meminta bantuan relawan, baik dari mahasiswa dan organisasi massa Indonesia di sana.
Gatot mengungkapkan dalam sehari jumlah petugas mencapai 120 orang. Umumnya, pengurusan SPLP dan izin kerja kembali bisa melayani hingga enamribu orang. Namun, Ahad lalu karena TKI mencapai kurang lebih 12 ribu orang, pembukaan loket pun terpaksa ditunda.
Karena kondisi tak kondusif pintu KJRI pun ditutup hingga terjadi kerusuhan dan aksi pembakaran pembatas jalan.
Untuk mengatasi kekurangan petugas saat ini, Gatot mengatakan pihaknya sudah mendatangkan 12 petugas dari Indonesia. Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengirim 15 orang ditambah 10 petugas dari Kementerian Hukum dan HAM.
Untuk persoalan keamanan, Gatot sepenuhnya mempercayakan hal tersebut kepada petugas keamanan Arab Saudi. ''Di luar pintu kedutaan atau konsulat itu wilayahnya polisi Arab Saudi,'' ujarnya.
Korban meninggal kerusuhan yang terjadi di KJRI Jeddah bernama Marwah bin Hassan. Gatot sendiri telah mengklarifikasi dan telah bertemu dengan putri korban. Korban sendiri akan dimakamkan di Arab Saudi.
Soal uang santunan ia belum bisa membicarakan hal itu karena menunggu kabar dari Pemerintah Indonesia. Gatot berharap korban tak bersalah itu diberikan uang santunan.

DPRD DKI Jakarta Dipelopori Oleh Partai Demokrat Ingin Menjatuhkan Jokowi - Ahok

KURNIA SARI AZIZA Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat Jakarta, Taufiqurrahman.

JAKARTA, — Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Taufiqurrahman, menegaskan bahwa data anggota DPRD yang mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah ada di meja ketua fraksi.
Hak interpelasi kepada Jokowi itu diajukan terkait permasalahan sistem klaim pembayaran tagihan melalui Indonesia Case Basic Groups (INA-CBG's) dalam menjalankan program Kartu Jakarta Sehat (KJS). "Ada 32 anggota dari 5 fraksi. Sekarang ada di meja ketua fraksi yang anggotanya ikut tanda tangan," kata Taufiq saat dihubungi wartawan di Balaikota Jakarta, Jumat (24/5/2013). Kelima fraksi itu adalah Fraksi Demokrat, PPP, Hanura Damai Sejahtera, PAN-PKB, dan Golkar.
Setelah mengajukan kepada pimpinan fraksi, usul itu akan diajukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam sebuah rapat pimpinan (rapim). Taufiq yang merupakan penggagas usulan tersebut mengaku telah menggalang dukungan sejak Komisi E menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI dan 16 rumah sakit yang sebelumnya merencanakan mundur dari pelaksanaan program KJS, Kamis (23/5/2013).
"Kemarin sudah diajukan setelah rapat dengar pendapat dengan inisiator 32 anggota. Ya, karena memang terkait langkah mundur dalam pelayanan kesehatan DKI ini," kata anggota Komisi A DPRD DKI itu.
Rapat dengar pendapat di Gedung DPRD kemarin, antara lain, membahas tentang 16 rumah sakit yang dikabarkan berkeberatan melaksanakan program KJS. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengatakan bahwa sudah ada lebih dari 30 anggota DPRD yang menandatangani rencana menggulirkan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Jokowi terkait masalah tersebut.
Kompas.com mendapatkan 14 nama dari 32 anggota Dewan yang disebut-sebut telah menandatangani usulan pengajuan hak interpelasi tersebut. Berikut nama-nama ke-14 anggota pengusul hak interpelasi itu:
Fraksi Partai Demokrat:

1. Aliman Aat
2. Sandy
3. Taufiqurrahman
4. Achmad Husein Alayidrus
5. Siti Sofiah
6. Nawawi
7. Agung Haryono
8. Mujiyono
9. Lucky P Sastrawiria
10. Neneng Hasanah
11. Abdul Muthalib Shihab

Fraksi PAN-PKB:

1. Hidayat AR Yasin
2. Mochamad Asyari

Fraksi Hanura-PDS:
     1.Rukun Santosa

(Kompas.com - IMN News )

TKI ASAL DARI MADIUN MENINGGAL DI SINGAPURA, JATUH DARI APARTEMEN

Rabu, 15 Mei 2013 10:11:28
Reporter : Mohamad Taufik

Seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Desa Babadan Lor, Kabupaten Madiun, Ariyatni (29), meninggal akibat kecelakaan kerja di Singapura. Seperti diberitakan Antara, Rabu (15/5).

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Madiun Suyadi, mengatakan kabar kematian ibu satu anak tersebut diketahui dari perwakilan PJTKI yang memberangkatkan korban ke Singapura.

"Pengiriman jenazah korban tiba di rumah duka pada Rabu dini hari. Pengiriman dari Singapura dilakukan melalui Bandara Internasional Juanda, Surabaya dan langsung perjalanan darat ke Kabupaten Madiun," ujarnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan hasil identifikasi petugas berwenang, korban tewas akibat terjatuh dari lantai lima gedung apartemen milik majikan tempatnya bekerja. Korban akan mendapatkan santunan dan asuransi sesuai haknya karena merupakan TKI legal.

Korban berangkat ke Singapura sekitar satu tahun lalu melalui PT Cipta Karsa Bumi Lestari Surabaya.

"Untuk hal-hal lain terkait dugaan kematian korban akibat kekejaman majikan, masih kami dalami dengan melakukan pemeriksaan dan koordinasi bersama perusahaan yang memberangkatkan korban maupun kedutaan setempat," kata Suyadi.

Dinas mencatat, selama 2013 dari bulan Januari hingga Mei terdapat enam TKI asal Kabupaten Madiun yang tewas di luar negeri akibat kecelakaan kerja dan sakit.

Sementara keluarga korban di Kecamatan Balerejo menyatakan sangsi jika Ariyatni tewas akibat terjatuh dari lantai apartemen majikannya. Keluarga menduga korban tewas justru sebab lain.

"Kami ragu jika Ariyatni meninggal karena terjatuh dari gedung apartemen," ujar kakak korban, Syaefudin.

Menurut keluarga, selama bekerja di Singapura Ariyatni sangat sulit dihubungi. Keluarga hanya bisa mengetahui kondisinya dari surat yang dia kirim. Itupun hanya sebanyak 4 kali saja.

"Surat terakhir yang dikirim dia adalah tanggal 25 Maret lalu. Anehnya pada sampul surat tersebut ada pesan agar jangan dibuka dan dibaca sebelum dia pulang ke Tanah Air. Kami juga belum membukanya sampai sekarang," kata ibu korban, Satini.

Pada beberapa surat sebelumnya, korban mengeluh sering dihukum oleh majikannya jika berbuat salah. Korban dihukum untuk naik dan turun tangga dari lantai satu hingga lima apartemen sebanyak 10 kali.

"Jadi saya tidak percaya jika anak saya tiba-tiba jatuh tanpa sebab yang jelas. Bisa saja dia jatuh karena hukuman yang diberikan oleh majikannya," kata ibu korban.

Karena itu, pihak keluarga berharap agar perwakilan Bangsa Indonesia di Singapura melakukan investigasi terkait kematian korban Ariyatni yang dinilai janggal. Setelah disalatkan, jenazah korban langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat.

HASIL AKHIR PERHITUNGAN CEPAT PILGUB BALI "PAS" UNGGUL

Hasil quick count pilkada bali 2013, credit beritabali.com

 IMN News, DENPASAR, – Hasil akhir perhitungan cepat atau quick count Pilkada Gubernur (Pilgub) Provinsi Bali 2013 sangat ketat.
Pasangan nomor urut satu AA Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) mengumpulkan 50,26 persen suara, versi Saiful Mujani Research & Consulting. Sementara paket nomor urut dua Made Mangku Pastika dan Ketut Sudikerta (pastikerta) meraih 49,74 persen suara.
Hasil ini berdasar jumlah sample suara yang masuk mencapai 99,75 persen seperti disiarkan Indosiar TV.
Hasil tak jauh beda dari penghitungan cepat yang digelar Indonesia Research Centre (IRC). Hasil perhitungan yang disiarkan situs okezone.com, Pasangan PAS kalah tipis lagi dengan perolehan 49,99 Persen. Pastikerta memperoleh 50,01 persen.
Hingga berita ini diturunkan, keduanya masih saling kejar di angka 49-51 persen. Sebelumnya pasangan PAS juga pernah merebut angka 51 persen.
Hasil yang berbeda sangat tipis membuat pemenang tidak bisa diprediksi berdasar quick count. Pemenang pasti Pilkada Gubernur (pilgub) Bali akan diumumkan oleh KPUD Bali setelah melakukan tahapan rekapitulasi surat suara di tingkat PPS hingga KPU Provinsi.
Pilkada Gubernur (Pilgub) Bali diikuti 2.925.679 pemilih yang terdaftar dalam DPT di 6.371 TPS. ( BB )

PUSPAYOGA UNGGUL DI TPS - NYA

Rabu, 15 Mei 2013 14:15 WIB | 772 Views

Pewarta: IK Sutika

Calon gubernur Bali A.A Ngurah Puspayoga (kiri) bersama istri, Bintang Puspayoga (ANTARA/Dayu Rianti)

Galeri Terkait

IMN News,Denpasar - Pasangan Calon Gubenur dan Calon Wakil Gubernur Bali Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan unggul dalam perolehan suara di TPS VIII Banjar Belaluan Sadmerta, Kota Denpasar, yang adalah tempat Puspayoga dan keluarganya mencoblos, Rabu.

Pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meraih 242 suara, sedangkan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta hanya 62 suara.

Di TPS di jantung kota Denpasar itu ada tiga suara tidak sah dari 366 pemilih yang tercatat, dan 60 pemilih tidak menggunakan hak suaranya.

Di TPS IX Banjar Belaluan Sadmerta, Puspayoga-Sukrawan meraih 209 suara, sedangkan Pasti-Kerta 33 suara, sedangkan di TPS VI Banjar Cemara Agung, Desa Tegal Harum, Denpasar, Puspayoga-Sukrawan kembali unggul dengan 187 suara dari 147 suara yang diraih Pastika-Sudike ( Antara )

HASIL QUICK CAUNT ( IRC ) PILGUB BALI DI MNC TV

IMN News, JAKARTA-Hasil hitung cepat atau quick count pada Pilkada Bali 2013 kedua pasangan bersaing ketat.

Dalam hitung cepat versi Indonesia Research Center yang disiarkan MNC TV pada pukul 13.45 WIB, pasangan nomor urut 1, AA Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan (PAS) memperoleh suara sementara 50,62%.

Adapun nomor urut2,  pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (PASTIKERTA) meraih suara 49,38%. Sedangkan total suara yang suara terakumulasi sudah mencapai 84,00% dari sampel.

Tercatat sebanyak 2.925.679 warga Bali yang terdaftar sebagai pemilih melaksanakan pemilihan Gubernur Bali periode 2013-2018 di 6.371 tempat pemilihan suara pada 15 Mei 2013.

Ribuan TPS itu tersebar di 9 kabupaten/kota di Bali yakni Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Bangli, Karangasem, Klungkung, dan Gian

KARENA SAKIT BELFASIH ANGGOTA DPR RI SUKUR NABABAN SERING ABSEN

                                                                           Sukur Nababan

Sukur Nababan, anggota Fraksi DPR RI dapil Kota Bekasi - Depok menjelaskan kepada Badan Kehormatan DPR bahwa sesungguhnya dirinya telah memberikan surat keterangan sakit dari dokter yang menyatakan dirinya sakit belfasih hingga beliau sering berobat mondar -mandir keluar negeri. Sebelumnya juga dari fraksi telah memberikan surat namun ternyata surat tersebut tidak sampai ke sekretariat.

Dalam berbagai kesempatan dan acara hajat partai yang diselenggarakan di Kota Bekasi yang merupakan dapil pemilihannya Sukur Nababan sesekali hadir dan meminta maaf pada pengurus partai dalam hal ini pengurus dan kader PDI Perjuangan Kota Bekasi kalau dirinya saat itu sedang sakit yang dalam keadaan terpaksa dan memaksakan dirinya meminta ijin dari dokter yang merawatnya di Singapura untuk bisa hadir di satu acara yang memang sangat membutuhkan kehadirannya.

Diberbagai kesempatan PILKADA Kota Bekasi dan PILGUB Jawa Barat beberapa waktu yang lalu juga Sukur Nababan meminta maaf kepada sebagihan masyarakat yang ikut menghadiri diberbagai acara bahwa dirinya saat ini lagi dalam perawatan dokter khusus di luar negeri. Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu stafnya Fatoni bahwa bang Sukur Nababan lagi dalam keadaan sakit.

Jadi tidak benar sama sekali kalau mangkirnya Sukur Nababan disebabkan suatu kesengajaan dll. IMN News.

RIEKE DYAH PITALOKA ( ONENG ) KONSISTEN MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM

    Rieke Dyah Pitaloka, berosi menolak kenaikan harga BBM dihadapan ribuan buruh pada 30 Maret 2012 .

PULUHAN RIBU SURAT SUARA PILGUB JATENG RUSAK

Di Solo, Puluhan Ribu Surat Suara Pilgub Rusak

Rabu, 15 Mei 2013 10:22:30  WIB

Oleh : Joko Widodo

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kudus menunjukan kertas surat suara Pilgub Jateng 2013 yang rusak di KPU Kudus, Kudus, Jateng, Jumat (10/5). Data KPU Kudus mencatat, dari 615.459 surat suara Pilgub Jateng yang masuk, 45 surat suara mengalami kerusakan. FOTO ANTARA/Andreas Fitri Atmoko/tom/13. 

IMN News, Solo. Antara Jateng - Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solo, Didik Wahyudiono, mengatakan dari 418.719 surat suara untuk Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang diterima, sebanyak 20.731 surat suara di antaranya diketahui rusak.

"Surat suara yang kondisinya rusak, sebagian besar disebabkan percikan tinta. Tetapi ada pula yang sobek," kata Ketua KPU Kota Solo, Didik Wahyudiono, di Solo, Rabu.

Ia mengatkan untuk mengetahui jumlah total surat suara yang rusak, sampai saat ini Divisi Logistik KPU Kota Solo masih terus melakukan penyortiran. Dengan kata lain, jumlah 20.731 surat suara yang rusak dimungkinkan masih bisa bertambah lagi. Untuk pengganti yang rusak, KPU Jawa Tengah akan menggantinya.

"Selain penyortiran, KPU Kota Solo juga melakukan pelipatan surat suara. Diperkirakan pada malam hari ini bisa terselesaikan seluruhnya," jelas Didik.

Ia mengatakan bahwa sesuai penyortiran dan pelipatan surat suara, KPU Kota Solo akan melanjutkan dengan pengepakan seluruh logistik pilgub, mulai dari formulir, tinta, surat suara, dan sebagainya. Pihaknya menargetkan pada tanggal 20 Mei 2013 bisa selesai.

"Untuk undangan pemilih, kami targetkan maksimal tanggal 23 Mei 2013 sudah harus diterima calon pemilih. Karena tanggal 26 Mei 2013 adalah hari pencoblosan Pilgub Jawa Tengah," katanya.

MESKIPUN DI KROYOK RAME-RAME PDIP BALI YAKIN MENANG

dok.merdeka.com

Kampanye PDIP

IMN News – Hari ini Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Bali dilaksanakan. 2.918.824 Rakyat Bali akan menggunakan hak pilihnya di bilik TPS yang tersebar di seluruh Bali dengan jumlah 6.371 TPS.
Hanya ada dua pasangan Cagub-Cawagub yang bertarung dalam Pilgub kali ini yakni pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta dan Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Sukrawan.
Pasangan I Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta didukung oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, PAN, PNBK, PKPB dan PKPI serta Gerindra. Sementara, pasangan Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Sukrawan didukung PDIP.
Pilgub Bali kali ini akan menjadi arena pembuktian dominasi PDIP di Pulau Dewata sebelum Pemilu 2014 digelar. PDIP optimis dapat mengantarkan kader internalnya itu duduk sebagai orang nomor satu di pulau para dewa.
Bali sendiri dikenal sebagai basis dari partai besutan Megawati Soekarnoputri. Pada Pilgub Bali 2008, PDIP sukses mengantar pasangan Made Mangku Pastika-Anak Agung Ngurah Puspayoga menduduki kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali.
Saat itu, pasangan tersebut menang dengan perolehan suara 55,01 persen, mengalahkan pasangan Cokorda Budi Suryawan-Suweta dengan 26,74 persen dan Winasa-Alit Putra dengan 18,25 persen. Namun, di Pilgub 2013 ini Pastika dan Puspayoga harus bercerai dan bertarung satu sama lain untuk meraih posisi orang nomor satu di Bali.
Dominasi PDIP di Bali semakin terlihat pada Pemilu Legislatif 2009. Saat itu, PDIP memperoleh suara terbanyak di pulau dewata itu dengan 40,94 persen. Alhasil, PDIP meraup 24 kursi untuk DPRD Bali.
Meski menang, perolehan suara PDIP tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan perolehan suara PDIP pada Pemilu Legislatif 2004 lalu yakni sebesar 51,34 persen. Sementara, partai yang mendapat peningkatan perolehan suara di Bali pada Pemilu 2009 adalah Partai Demokrat.
Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu meraup suara 14,61 persen. Padahal pada Pemilu 2004, Demokrat hanya meraih suara 5,53 persen. Alhasil, Demokrat kini memiliki 11 kursi di DPRD Bali.
Sementara, Partai Golkar meraup 16,76 persen, turun dari suara Pemilu 2004 sebanyak 18,10 persen. Partai Hati Nurani Rakyat dengan 3,76 persen, diikuti PNI Marhaen dengan 2,85 persen, Gerindra dengan 2,46 persen, PKPB dengan 1,99 persen, PKPI dengan 1,73 persen, PNBK dengan 1,71 persen, dan PKS dengan 1,43 persen.
Jika didasarkan pada hitung-hitungan politik perolehan suara partai pendukung kedua pasangan calon di Pemilu 2009 lalu, kedua pasangan memiliki peluang yang sama kuat. Namun, Pilgub berbeda dengan Pemilu Legislatif. Figur calon dalam Pilgub menjadi salah satu faktor yang menentukan.
PDIP sendiri telah mengeluarkan ‘amunisi’ yang dimilikinya untuk memenangkan jagonya. Salah satunya adalah turun gunungnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam kampanye pasangan Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Sukrawan beberapa waktu lalu.
Tak hanya itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) juga ikut dilibatkan dalam kampanye beberapa waktu lalu. Megawati bahkan menyentil I Made Mangku Pastika sedang mabuk kekuasaan karena kembali maju dalam Pilgub Bali.
“Tadinya dia (Pastika) baik. Tapi begitu punya kekuasaan dia menjadi mabuk,” kata Megawati saat berkampanye di kampung nelayan Desa Pengastulan, Buleleng, Bali, Kamis (9/5).
Mega menuding Pastika telah menggunakan kekuasaan untuk menjegal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung PDIP, Anak Agung Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan. Hal itu ditunjukkan dengan menggunakan Panwaslu (panitia pengawas pemilu) melarang Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana berkampanye.
“Mengapa baru sekarang tidak diizinkan, kenapa tidak dari dulu. Ini sudah mulai. Saya tidak senang dengan hal itu,” tegas Mega.
Lantas mampukah PDIP memenangkan Pilgub Bali kali ini? Kita tunggu saja hasil pilihan rakyat Bali. [dan]
Sumber: merdeka.com

ANAK AGUNG NGURAH PUSPAYOGA CAGUB BALI NO 1 MEMILIH

(Foto:dok/metrotvnews.com)
Cagub Bali Anak Agung Ngurah Puspayoga.

Ia belum berani mengungkapkan peluangnya untuk menang.

DENPASAR - Calon Gubenur Bali Anak Agung Ngurah Puspayoga didampingi istri berbaur dengan warga yang sama-sama antre mencoblos gambar pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di TPS VIII Banjar Belaluan Sadmerta, Denpasar, Rabu (15/5) pagi.

Puspayoga yang mengenakan pakaian adat Bali warna merah muda itu mendapat nomor urut 29, sedangkan istrinya, Bintang Puspayoga nomor urut 30 dan putranya, Anak Agung Ngurah Abi Yoga nomor urut 31.

Ketua TPS VIII Banjar Belaluan Sadmerta, Ketut Sumadi, menjelaskan, Puspayoga merupakan salah seorang dari 366 pemilih di TPS tersebut.

Puspayoga yang saat ini masih menjabat Wagub Bali itu berharap pelaksanaan pilkada berlangsung lancar, aman, dan damai.

Setelah Pilkada diharapkan tidak ada lagi masalah yang muncul berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Ketika ditanya optimismenya untuk memenangkan Pilkada Bali itu, Puspayoga yang kini menjabat Wakil Gubernur Bali itu tidak berani mengungkapkan mendahului kehendak Tuhan. "Kita tunggu saja hasil penghitungan Pilkada Bali," kata tokoh Puri Satria itu.

2,9 JUTA WARGA BALI MEMILIH CALON GUBERNUR 15 MEI 2013

DENPASAR–Sekitar 2,9 juta warga Bali yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap siap melaksanakan pemilihan Gubernur Bali periode 2013-2018 di 6.371 tempat pemungutan suara (TPS) hari ini, Rabu (15/5/2013).
Ketua KPU Bali Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa mengatakan pihaknya sudah memastikan seluruh distribusi logistik Pemilihan Gubernur Bali sudah diterima hingga pelosok-pelosok desa.
“Hingga semalam, jajaran petugas di tingkat TPS sibuk menyiapkan pelaksanaan pemungutan suara,” katanya, Rabu.
Proses pemungutan suara ini, menurutnya, akan dimulai pada pukul 07.00 Wita hingga 13.00 Wita.
Ribuan TPS itu tersebar di 9 kabupaten/kota di Bali yakni Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, Buleleng, Bangli, Karangasem, Klungkung dan Gianyar.
Data KPU, daftar pemilih tetap Bali terdiri dari pemilih laki-laki 1.448.287 orang dan perempuan 1.477.392 orang.
Kabupaten Buleleng menempati urutan dengan jumlah pemilih terbanyak, diikuti Tabanan. Setelah itu Kabupaten Badung dan Denpasar.
Di setiap TPS, jelas Ketut, warga yang telah memiliki undangan C6 bisa langsung ke TPS terdekat untuk menggunakan hak suaranya.
Sementara bagi warga yang tidak mendapat undangan C6 bisa tetap mencoblos dengan membawa KTP dan kartu keluarga (KK).
Namun, pencoblosan dengan KTP dan KK hanya bisa dilakukan di TPS sesuai alamat yang tercantum di KTP dan KK.
Pilgub Bali 2013, menyandingkan dua pasangan cagub yaitu AA Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan dan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta.
Sementara itu, Polda Bali dan Kodam IX Udayana menyiagakan 2.685 personil dalam pasukan gabungan TNI/Polri untuk mengamankan Pemilihan Gubernur Bali kali ini.
“Pelibatan pasukan dari Polda Jatim sebagai bentuk kesiapsiagaan Mabes Polri dalam menjaga keamanan Pilkada Bali,” kata Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Arif Wachyunadi.
Jajaran Polda Bali melalui sandi Mantap Praja Agung 2013 melakukan berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan hasil pemetaan titik-titik rawan.
Sejumlah kawasan itu diprediksi terjadi peningkatan situasi kamtibmas menjelang Pilkada Bali.
“Personil diharapkan mampu mengidentifikasi dan merespon setiap perkembangan di lapangan,” tegasnya. (Jibi/apa/wde)

PEJABAT DI SUMATERA UTARA KENA SASAR TANGKAP TANGAN OLEH KPK

Abu Reza Tisnaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap beberapa pejabat di Sumatera Utara yang diduga terlibat kasus korupsi, selasa, 14 Mei 2013.

Humas KPK, Johan Budi, membenarkan adanya OTT yang dilakukan oleh timnya di Medan. Namun, dia belum mau memberikan keterangan resmi. Pasalnya, hingga kini laporannya belum diserahkan oleh timnya.

"Benar ada OTT di Medan, tapi tim di Medan belum berikan laporan dan data soal ini. Besok saya janji akan paparkan jika data lengkap sudah kami terima," ujar Johan Budi saat ditanya nama pejabat yang ditangkap oleh pihaknya.

"Kalau yang ditangkap ada, lebih dari satu orang. Tapi tunggu data lengkap semua baru kita beberkan," katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat di sebuah ruangan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Salah satunya adalah petinggi salah satu kabupaten di Sumut, seorang pejabat lainnya, serta dua kontraktor.

KPK hari ini, Selasa, 14 Mei 2013, juga melakukan penggeledahan selama enam jam di rumah Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara di Jalan Sei Asahan Nomor 76, Medan. Disaksikan Kepala Lingkungan setempat, personel Polda Sumut dan beberapa saksi lain, KPK membongkar brankas yang berada di dalam rumah Hidayat Batubara.

"Iya, ada penggeledahan di kediaman Pak Hidayat. Ada brankas dalam lemari yang dibongkar mencari beberapa dokumen penting," ujar Usman kepala lingkungan setempat. Dia juga mengaku diminta hadir untuk menyaksikan pembongkaran brankas tersebut.

PENGAWAL PRIBADI HILMI AMINUDDIN PUKUL WARTAWAN DI KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku prihatin atas tindak kekerasan yang dilakukan pengawal pribadi Hilmi Aminuddin terhadap jurnalis di Gedung KPK, Selasa (14/5) sore. KPK pun akan melakukan evaluasi terkait aturan saksi membawa pengawal pribadi.

"Saya ikut prihatin bahwa ada pemukulan kepada wartawan di KPK. Saya menyesalkan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/5) petang.

Johan mengatakan, KPK akan meningkatkan pengamanan terkait dengan saksi yang membawa pengawal pribadi. "Tadi sudah sampai ke pimpinan, aturan berapa pengawal yang masuk akan dievalusi," jelasnya.

Lantaran itu, Johan menegaskan perlindungan terhadap jurnalis yang meliput menjadi salah satu prioritas KPK. Sebab, pekerja media punya tugas mewakili masyarakat. "Bagaimana pun, media harus terlindungi dari upaya kekasaran. Karena, jurnalis kan melakukan tugas menyampaikan informasi," tegasnya.

Seperti diketahui, sejumlah orang yang diduga pengawal pribadi Hilmi Aminuddin melakukan pemukulan terhadap sejumlah pekerja media yang sedang melakukan peliputan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (14/5) sore. Sejumlah jurnalis media cetak dan elektronik dipukuli pengawal Hilmi yang mengenakan baju bebas dan batik.

Namun, pengacara Hilmi, Zainuddin Paru menyatakan, pihaknya tidak mengetahui berasal dari mana para pengawal tersebut. "Maaf insiden tadi, saya pribadi tidak tahu itu dari mana," tegasnya.

PKS VS KPK MANA YANG BENAR ???

Djacky Stars Kasus penyitaan dan penyegelan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada beberapa mobil di DPP PKS, pada hari Senin Malam (6/5). Dan dilanjutkan pada keesokan harinya, Selasa (7/5). Di DPP PKS, Jl TB Simatupang.
Menjadi sorotan publik, KPK telah melakukan pelanggaran prosedur dengan tidak membawa surat penyitaan. Parahnya, Juru Bicara (Jubir) KPK, Johan Budi. Selalu menjelaskan bahwa KPK telah membawa identitas jelas, dan termasuk penyitaan.
“Surat penyitaan ada dan ditunjukan waktu di situ,“ kata Johan saat dihubungi wartawan, Rabu (8/5/2013).
Namun, security DPP PKS membantah bahwa para petugas KPK itu datang membawa surat penyitaan. Bahkan satuan pengamanan DPP PKS, tak melihat ada tanda pengenal bahwa para petugas KPK itu adalah orang KPK, kecuali hanya berkata memperkenalkan diri saja. Dengan berkata "Saya dari KPK, Ingin menyegel dan menyita mobil yang ada disini," ucap Security DPP PKS.
Ketika diminta surat penyitaan oleh petugas Security DPP PKS, para penyidik KPK hanya mengatakan "Nanti menyusul,"
“Enggak pakai surat juga kita bisa sita, kata salah satu orang KPK itu,” tutur Jamaludin, petugas Kantor DPP PKS di Jakarta, Jumat (10/5/2013).
Bahkan dengan arogansinya, petugas KPK itu mengancam akan menyegel gedung DPP PKS.
Indriyanto Seno Adji, salah satu pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) menyayangkan langkah KPK yang terkesan ragu-ragu dalam penyitaan sejumlah mobil di kantor DPP PKS.
"Ada keraguan karena proses penyitaan yang dianggap menyimpang dalam praktik lapangan," kata Indriyanto, di Jakarta, Jumat (10/5).
Menurutnya, KPK layak mempidanakan pihak-pihak yang menghalang-halangi penyitaan, karenamelanggar Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Dengan demikian, KPK diharapkan tidak ragu melaksanakan wewenangnya. Apalagi dalam proses penyitaan, penyidik KPK telah membawa surat-surat lengkap, antara lain surat penyitaan dan kelengkapan identitas penyidik.
"Kalau penyitaan dianggap sebagai bagian penyidikan, maka menghalangi proses penyitaan sebagai bagian dari penyidikan dianggap melanggar Pasal 21 UU Tipikor," katanya.
Ia mengisyaratkan bahwa keraguan KPK dalam melakukan penyitaan beberapa mobil di DPP PKS, bisa jadi memang KPK telah melakukan pelanggaran prosedural hukum.
Beberapa kali, jubir KPK, Johan Budi. Saat dialog dibeberapa televisi swasta, mengatakan bahwa KPK mempunyai format surat penyitaan sendiri, dan tidak diperlukan oleh pengadilan.
Hal ini sangat bertolak belakang dengan penjelasan dari Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, dalam kasus Simulotor Sim, dalam penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik KPK di Kantor Korlantas Polri.
"KPK melakukan penggeledahan dan sudah dapat izin dari pengadilan. Itu izin penggeledahan dan penyitaaan. Dengan izin itu maka sah-lah upaya hukum penggeledahan dan penyitaan," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Rabu (1/8). Bagi Bambang, yang terpenting adalah barang bukti sudah di tangan KPK. "Cuma yang penting, barbuk itu sekarang sudah di KPK semua dan itu juga sudah dijaga bersama-sama (dengan Polri)."
Sangat aneh, jika Johan Budi mengatakan tidak dibutuhkan surat penyitaan dari pengadilan, dalam kasus penyitaan mobil di DPP PKS. Sedangkan KPK sendiri memerlukan surat izin dari pengadilan untuk penggeledahan dan penyitaan saat melakukan tugasnya di kantor Korlantas Polri. Padahal dua-duanya mempunyai kesamaan, yaitu penggeledahan dan penyitaan pada sebuah kantor institusi.
Jika di kantor Korlantas Polri saja, KPK membutuhkan surat penggeledahan dan penyitaan, sebagaiman prosedur hukum. Lalu di kantor DPP PKS, tim penyidik KPK malah terlihat seperti preman, dengan tidak memperlihatkan surat penyitaan, bahkan mengatakan akan menyegel seluruh gedung DPP PKS. Dengan begitu, sangat jelas ada upaya hukum yang diskriminatif KPK terhadap PKS.(suaranews)

SENO ADI NUGROHO ATLIT TAEKWONDO YUNIOR YANG PENUH DENGAN PRESTASI

Seno Adi Nugroho lahir di Bekasi, 5 Juni 1996, Terlahir dari pasangan Sutopo - Sri Waruji yang merupakan putra ke dua dari 4 bersaudara adalah merupakan anak yang berprestasi dibidang olah raga Taekwondo. Seno memulai olah raga yang penuh dengan resiko cidera fisik tersebut di awali dari mulai kelas 5 SD di Permata Monika Bekasi.

Mengawali latihan pertama di WINNERS CLUB di Bekasi dengan pelatih Sabeum Taufik Hidayat, Seno kecil mengawali latihan dengan keras dan disiplin hingga akhirnya bisa meraih prestasi seperti saat ini. Siswa kelas 1 SMA khusus olah Ragawan di Ragunan Jakarta Selatan tersebut awal mula mempunyai kebiasa

an seperti layaknya anak-anak kecil kebanyakan yang suka berantam dengan teman-teman sepermainannya menginspirasi kedua orang tuanya untuk memasukkan putranya pada olah raga Taekwondo.

Sudah banyak macam prestasi yang diraih nya selama mengikuti berbagai kejuaraan baik tingkat Regional maupun Nasional yang pernah di ikutinya. Di antaranya beberapa hari yang lalu dalam rangka kejuaraan JATIM OPEN yang diselenggarakan di Surabaya pada Sabtu,11 Mei 2013 Seno Adi Nugroho mampu menyabet juara pertama dengan meraih medali emas kategori Yunior kelas 63 kg.

Segudang prestasi telah mampu diraihnya dengan terbukti berderetnya berbagai medali yang berhasil di sabetnya dari mulai medali perunggu, perak dan emas.

1. Winner Cup th : 2008 ( Emas )
2. Piala Presiden th : 2009 ( Perunggu )
3. Kejuaraan SMP/ SMA se DKI th 2009 ( Perak )
4. Walikota Jakarta Pusat th 2012 ( Emas )
5. Selekda ( Peng-Prop DKI ) th 2012 ( Perak )
6. Maestro Bali Open th 2013 ( Emas )
7. Jatim Open th 2013 ( Emas ).
dan masih banyak prestasi lain nya dalam  berbagai kejuaraan lainnya.

Anak muda yang masih duduk di kelas 1 SLTA ( Sekolah Olah Raga Ragunan ) yang mempunyai tinggi badan 172 cm dan berat 62 kg tersebut mempunyai tekat dan kemauan yang keras untuk bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi misalnya di PON,Sea Games, Asean Games, Kejuaraan Dunia dan Olimpiade yang merupakan impian dari semua atlit.
Terlahir dan besar di daerah pinggiran Kota Bekasi tepatnya di Perum Pondok Ungu Permai Blok AN 3/10 RT 010 RW 011 Kel.Kaliabang Tengah, Kec.Bekasi Utara, Kota Bekasi Jawa Barat tersebut meniti karirnya di Olah Raga justru di wilayah DKI Jakarta bukan di wilayah Kota Bekasi Jawa Barat sebagai tempat tinggalnya. Harapan masih panjang..........tetap semangat berlatih dan berjuang dengan disiplin yang kuat semoga apa yang menjadi cita-cita para generasi bangsa kedepan bisa terkabulkan. Amin. Info Media Nasional News ( Alex S ).

KADER - KADER PEREMPUAN PDI PERJUANGAN (DKPA) KOTA BEKASI DILATIH KETRAMPILAN TANGAN

IMN News,

Dalam peringatan hari Kartini, PDI Perjuangan Kota Bekasi bidang Pemberdayaan Perempuan Ibu dan Anak ( DKPA ) beberapa waktu yang lalu mengadakan pelatihan ketrampilan kepada kader serta pengurus DKPA.

Pelatihan khusus ketrampilan tangan tersebut di ikuti perwakilan dari 13 Kecamatan yang ada di Kota Bekasi.

Enie Widhiastuti, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi bidang Pemberdayaan Perempuan yang merupakan anggota DPRD Kota Bekasi dalam sambutan nya mengatakan, kaum perempuan hendaknya bisa mandiri diberbagai bidang, dengan adanya pelatihan ini diharapkan ibu - ibu yang tergabung didalam organisasi DKPA PDI Perjuangan Kota Bekasi bisa menerapkan ilmu yang didapat dan mau menularkan serta mengajari kaum perempuan lainnya agar bisa menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat baik untuk dirinya juga untuk orang lain.

Ibu - ibu yang berkesempatan mengikuti pelatihan tersebut dengan antusias menguikuti pelatihan yang di pandu oleh tenaga ahli ketrampilan tangan di antaranya untuk membuat bros , gelang ,kalung dll .

Selesai membuat kerajinan tangan, tak lupa pula panitia mengadakan penilaian yang memang sengaja tidak dari awal di umumkan kepada para peserta yang mengikuti pelatihan yang mana hal tersebut  dimaksudkan panitia pengin tau sejauh mana ibu serius didalam mengikuti acara tersebut.

Berbagai hadiah menarik telah disiapkan oleh panitia hadiah pertama Voucer pulsa seniali 200 ribu rupiah, kedua 100 ribu rupiah dan ketiga 50 ribu rupiah dan masih banyak lagi hadiah menarik lainnya.IMN News.

KOMPENSASI KENAIKAN HARGA BBM GOLKAR DAN DEMOKRAT MENGINGINKAN BLT ( Bantuan Langsung Tunai )

Menjelang kenaikan harga BBM, pemerintah terus melakukan lobi kepada DPR untuk mencari jalan keluar masalah kenaikan BBM dengan mencari berbagai cara didalam memberikan konpensasi kepada masyarakat.

GOLKAR dan DEMOKRAT menginginkan dengan adanya Bantuan Langsung Tunai ( BLT ) PPP,PKB,PKS menolak BLT namun menyarankan kepada pihak pemerintah dana tersebut lebih baik dipergunakan untuk perbaikan infratuktur dll.

PDI Perjuangan dan Hanura dengan tegas tetap menolak kenaikan harga BBM berikut semua konpesasi yang ditawarkan oleh pemerintahan. Info Media Nasional News.

PROFILE AA NGURAH PUSPAYOGA CALON GUBERNUR BALI 3013 - 2018. NO 1.

Profile AA Ngurah Puspayoga

www.PilkadaBali.com

Ditempa Jaman, Teguh Menolak Godaan

SUATU Hari  di pertengahan bulan Juli tahun 1982, remaja Puspayoga masih berada di bangku kelas III Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tapi penugasan penting sudah diberikan ayahnya Cok Sayoga yang saat itu adalah Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Bali.  Ia ditunjuk menjadi salah-satu saksi partai pada pemilihan umum. Tak tanggung-tanggung lokasinya adalah di asrama Brimob Polda Bali yang bersebelahan dengan GOR Ngurah Rai.
Penugasan itu diterimanya dengan suka cita karena ia belum sadar akan bahayanya. “Baru setelah itu saya tahu, tak seorang pun berani ditempatkan disana,” ujarnya. Awalnya, pencoblosan memang berlangsung mulus dengan adanya kejutan karena  di TPS yang menjadi basis partai pendukung pemerintah itu, ternyata PDIP bisa mendapat 17 suara.
Nah, ketika hendak pulang dan mengambil motor di tempat parkir, barulah Puspayoga mendapat serangan fisik dari sejumlah pria dewasa. Tiba-tiba mereka berusaha memukulinya tanpa alasan yang jelas. Untungnya, dengan berbekal ilmu silat yang diwariskan ayahnya, dia berhasil untuk terus berkelit sampai petugas keamanan melerai mereka.
Peristiwa itu ternyata tak membuat sang ayah berhenti melibatkan Puspayoga di dunia politik. Berbagai aktivitas partai terus diikutinya. “Saat itu memang sangat sulit mencari orang yang mau terlibat karena tekanannya sangat kuat,” katanya.  Hal ini pula yang menyebabkan Puspayoga gagal untuk bersekolah di Australia pada tahun 1984.
Ceritanya, setelah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), ia ingin melanjutkan pendidikan tinggi di negara Kangguru itu. Karena itu, Puspayoga kemudian mengambil program matrikulasi untuk kemampuan berbahasa Inggris. Tapi setelah lebih dari satu tahun menjelang masuk ke Universitas, tiba-tiba sang Ayah memanggilnya pulang untuk mengurus Partai. Ia pun kemudian melanjutkan pendidikan di jurusan sosial politik Universitas Ngurah Rai.
Di sela-sela kesibukan, diskusi dengan sang ayah terus berlanjut.  Satu ajaran yang dikenangnya adalah pesan sang ayah untuk melakoni ajaran kakek buyutnya,  Raja Badung Tjokorda Ngurah Made Agung yang meninggal dalam Puputan Badung  20 September 1906. Ajaran itu menyebut adanya “Mati tan tumut pejah” atau “Kematian yang bukan Kematian”. Yakni ketika seorang pemimpin mati demi kebaikan dan  kebenaran. “ Prinsip itulah yang saya terapkan dalam berpolitik hingga saat ini,” ujar Puspayoga.
Keteguhan hatinya telah terbukti di jaman PDI mengalami kesengsaraan di masa Orde Baru. Setiap kali pemilu dilaksanakan, maka tekanan itu makin kuat hingga terjadi bentrokan secara fisik dimana-mana. Puncaknya adalah ketika PDI dipecah-belah dengan menyempalnya kelompok Soerjadi dari kepemimpinan Megawati dengan dukungan dari kekuasaan. Pada pemilu 1997, PDI Pro Mega dilarang untuk ikut pemilu sehingga harapan untuk berperan di kancah politik formal seperti tertutup.
Saat itu, Puspayoga malah ditunjuk untuk memimpin DPC PDI Denpasar i. “Saya terima kepercayaan itu dengan segala resikonya,” ujarnya. Ternyata kemudian, masa-masa sulit itu tak berlangsung lama karena pada tahun 1998 Soeharto jatuh dan reformasi mulai bergulir. Karir politik Puspayoga pun melejit mulai dari jabatan Ketua DPRD Denpasar, Walikota Denpasar dan kini, Wakil Gubernur Bali.
Semangat perjuangan kini diterjemahkannya dalam berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta menolak godaan korupsi. “Karena itu ketika menjadi walikota, saya justru mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pendampingan,” ujarnya. Ia pun ingin mencegah adanya pejabat yang harus masuk korupsi hanya karena kesalahan menafsirkan aturan. Adapun untuk mencegah kolusi,  dia adalah kepala daerah pertama di Bali yang mendirikan dinas perijinan guna menerapkan transparansi proses dan peraturan. Sebelumnya, pengurusan ijin tersebar di sejumlah SKPD sehingga rawan kolusi dan kurang efektif.
Puspayoga pun membuktikan komitmennya menghindari conflict of interest (benturan kepentingan) dengan melepaskan semua jabatan lain yang disandangnya ketika telah dilantik sebagai pejabat publik. Jabatan Ketua DPC PDIP Denpasar dilepasnya saat menjabat sebagai Walikota dan sampai saat ini dia menolak untuk menduduki jabatan di partai.
Sikap Puspayoga itu mendapat dukungan kuat dari keluarganya. Dia beruntung karena kekayaan harta benda bukan tujuan utama dari keluarga ini. Kedamaian dan ketulusan hati serta kesediaan untuk berbagi  menjadi pilar-pilar utama yang ditanamkan guna  meneguhkan peran dalam  menjaga kelestarian alam dan budaya Bali