Minggu, 26 Mei 2013

KPK Mempunyai Bukti Keterlibatan Priyo Budi Santoso di Korupsi Alquran


Busyro menegaskan dengan bukti itu KPK sedang mengembangkan kasus korupsi Alquran ke pihak-pihak lain termasuk Priyo. Busyro tidak menampik bukti yang dipegang KPK tersebut terkait catatan tangan Ketua Umum  Generasi Muda Musyawarah Kerja Gotong Royong (Gema MKGR), Fahd El Fouz.

”Masih dikembangkan, kasus ini tidak berhenti. Kami sudah punya standar dalam melakukan semua proses,” tegas Busyro.

Dalam surat dakwaan terhadap dua terdakwa korupsi Alquran dan Zulkarnaen Djabar dan Dendi Prasetya, Priyo Budi Santoso disebutkan juga turut termasuk  daftar penerima uang komisi atau fee proyek tersebut. Pada proyek pengadaan laboratorium komputer di Ditjen Pendidikan Islam tahun 2011 senilai Rp31,2 miliar, Priyo mendapat jatah sebesar 1 persen.

Sedangkan, terkait proyek pengadaan kitab suci Alquran di Ditjen Bimas Islam tahun anggaran 2011 sebesar Rp22 miliar, Priyo mendapat fee sebesar 3,5 persen.  Akan tetapi Fahd El Fouz belakangan mengaku dirinya hanya mencatut nama Priyo Budi Santoso.

Menang Dalam Quick Count Pendukung Ganjar - Heru Cukur Gundul



Reporter : Parwito
Minggu, 26 Mei 2013 16:43:49
Pilgub Jateng, puluhan pendukung Ganjar cukur gundul

 


Pendukung pasangan nomor urut 3 pilihan gubernur (Pilgub) Jawa Tengah, Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko bersama-sama mencukur rambut hingga gundul. Itu merupakan bentuk syukur dan rasa bahagia atas kemenangan Ganjar.

"Kami merasa terharu bercampur bahagia karena mas Ganjar menang dan telah mengalahkan calon-calon lain," kata Sujiono kepada wartawan di depan rumah orangtua Ganjar, Minggu (26/5).

Seperti diberitakan, hari ini Pilgub Jateng digelar. Hasil perhitungan cepat (quick count), pasangan Ganjar-Heru menang telak atas seteru mereka, pasangan incumbent nomor urut 2 Bibit Waluyo-Sudijono dan pasangan nomor urut 1 Hadi Purnomo-Don Murdono.

Kemenangan Ganjar-Heru disambut meriah oleh para pendukung dan simpatisan partai PDIP. Salah satu ungkapan syukur itu dengan cara cukur gundul bersama-sama di depan halaman rumah orang tua Ganjar di Desa Ngaglik Lor, Semawung, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jateng.

Secara simbolis, Ganjar Pranowo mengawali aksi pertama cukur Gundul ini. Lalu diikuti dengan beberapa keluarga yang lain seperti kakaknya, Priambudi atau akrab dipanggil Mas Budi.

Jiono berharap, Ganjar tidak lupa dengan orang-orang kecil dan miskin supaya berubah nasibnya.

"Kalau bisa mas Ganjar bisa peduli dan memperbaiki nasib kami sebagai orang kecil serta yang lainya seperti pedagang PKL, tukang becak, buruh pabrik semoga bisa menjadi sejahtera dan berubah nasibnya,"ungkapnya.

Sampai berita ini diturunkan, ratusan sanak saudara, kerabat, teman dan tetangga pada berdatangan ke rumah Ganjar untuk mengucapkan selamat. Bahkan dari luar kota juga mendatangi rumah Ganjar.

Sempat terlihat Plt Ketua DPRD Jateng Sukma yang mendatangi rumah Ganjar untuk mengucapkan selamat atas kemenangan dalam quick count yang disiarkan oleh berbagai stasiun televisi swasta hari ini.
[mtf]

Pilgub Jateng Quick Count Indo Barometer : Ganjar - Heru Menang

Jakarta - Quick count yang dilakukan oleh lembaga survei Indo Barometer telah tuntas. Ganjar Pranowo memenangkan Pilgub Jateng.

"Pilgub Jateng satu putaran, Ganjar-Heru menang," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, kepada detikcom, Minggu (26/5/2013).

Hitungan terakhir Indo Barometer, Ganjar Pranowo mengungguli Bibit Waluyu cukup jauh. Dengan data quick count mencapai 97%, hasilnya sudah sulit bergeser terlalu jauh.

"Ganjar-Heru 46,88% dengan data masuk 97%," katanya.

Berikut hasil quick count Indo Barometer dengan data masuk mencapai 97%:

1. Hadi Prabowo-Don Murdono: 21,34%
2. Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo: 31,77%
3. Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko: 46,88%

Sabtu, 25 Mei 2013

Andaikan Ada Dua Pilihan : JOKOWI APA DPRD DKI YANG LAYAK DILENGSERKAN ???



Jika Ada Pilihan, Jokowi Atau DPRD yang Layak Dimakzulkan? KOMPAS.com/Indra Akuntono Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam rapat paripurna RPJMD dan Raperda pengelolaan sampah, di ruang sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/3/2013).
 
JAKARTA, - Ucapan anggota DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali bahwa interpelasi akan berujung pemakzulan untuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dipandang sinis. Jika ada pilihan, siapa yang layak dimakzulkan, Jokowi atau DPRD?

"Mungkin kalau saja ada pilihan lain bagi warga Jakarta, apakah akan meng-impeachment Jokowi atau memakzulkan anggota dewan, saya kok haqul yakin warga Jakarta akan lebih memilih memakzulkan anggota dewan," kata pengajar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi kepada Tribunnews.com, Sabtu (25/5/2013).

Sayangnya, kata dia, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengatur hal tersebut. "Kalaupun ada, warga Jakarta jangan memilih lagi anggota Dewan yang menghalangi program Jokowi di Pemilu 2014 mendatang," tuturnya.

Menurut Ari, rencana pemakzulan tersebut tidak memiliki pijakan yang berdasar. Sebab, permasalahan mundurnya 14 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah terselesaikan dengan baik.

Ari mengingatkan, warga Ibu Kota kadung menaruh harapan yang sangat besar pada kepemimpinan Jokowi yang merakyat. Masalah KJS yang seret di awal pelaksanaan, kisruhnya pembebasan lahan Waduk Pluit atau mundurnya pelaksanaan pembangunan MRT, misalnya, belum cukup dijadikan alasan menilai ketidakberhasilan duet Jokowi-Basuki.

"Yang harus diingat oleh anggota dewan pengusul hak interpelasi, Jokowi adalah pendobrak sistem kaku yang selama ini dipraktikkan pejabat-pejabat sebelumnya yang lekat dengan praktik KKN," tuturnya.

Jangan-jangan, kata Ari, apa yang disampaikan penggagas hak interpelasi hanya alat tawar politik semata. Menurut dia, harus diakui, proses penganggaran di DPRD juga kerap berjalan lamban karena adanya transaksi politik di setiap pembahasan mata anggaran.

"Cara-cara lama rezim sebelumnya  yang diberantas Jokowi-Ahok rupanya tetap mendapat resistensi dan perlawanan dari anggota Dewan. Ini justru yang harus kita waspadai bersama," imbuhnya ( Kompas com - IMN News ).

DPRD DKI Jakarta Dipelopori Oleh Partai Demokrat Ingin Menjatuhkan Jokowi - Ahok



DPRD Interpelasi Jokowi, Mayoritas dari Fraksi Demokrat KURNIA SARI AZIZA Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat Jakarta, Taufiqurrahman.


JAKARTA, — Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI, Taufiqurrahman, menegaskan bahwa data anggota DPRD yang mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah ada di meja ketua fraksi.
Hak interpelasi kepada Jokowi itu diajukan terkait permasalahan sistem klaim pembayaran tagihan melalui Indonesia Case Basic Groups (INA-CBG's) dalam menjalankan program Kartu Jakarta Sehat (KJS). "Ada 32 anggota dari 5 fraksi. Sekarang ada di meja ketua fraksi yang anggotanya ikut tanda tangan," kata Taufiq saat dihubungi wartawan di Balaikota Jakarta, Jumat (24/5/2013). Kelima fraksi itu adalah Fraksi Demokrat, PPP, Hanura Damai Sejahtera, PAN-PKB, dan Golkar.
Setelah mengajukan kepada pimpinan fraksi, usul itu akan diajukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam sebuah rapat pimpinan (rapim). Taufiq yang merupakan penggagas usulan tersebut mengaku telah menggalang dukungan sejak Komisi E menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI dan 16 rumah sakit yang sebelumnya merencanakan mundur dari pelaksanaan program KJS, Kamis (23/5/2013).
"Kemarin sudah diajukan setelah rapat dengar pendapat dengan inisiator 32 anggota. Ya, karena memang terkait langkah mundur dalam pelayanan kesehatan DKI ini," kata anggota Komisi A DPRD DKI itu.
Rapat dengar pendapat di Gedung DPRD kemarin, antara lain, membahas tentang 16 rumah sakit yang dikabarkan berkeberatan melaksanakan program KJS. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI, Ashraf Ali, mengatakan bahwa sudah ada lebih dari 30 anggota DPRD yang menandatangani rencana menggulirkan hak interpelasi untuk meminta penjelasan kepada Jokowi terkait masalah tersebut.
Kompas.com mendapatkan 14 nama dari 32 anggota Dewan yang disebut-sebut telah menandatangani usulan pengajuan hak interpelasi tersebut. Berikut nama-nama ke-14 anggota pengusul hak interpelasi itu:
Fraksi Partai Demokrat:
  1. Aliman Aat
  2. Sandy
  3. Taufiqurrahman
  4. Achmad Husein Alayidrus
  5. Siti Sofiah
  6. Nawawi
  7. Agung Haryono
  8. Mujiyono
  9. Lucky P Sastrawiria
  10. Neneng Hasanah
  11. Abdul Muthalib Shihab
Fraksi PAN-PKB:
  1. Hidayat AR Yasin
  2. Mochamad Asyari
Fraksi Hanura-PDS:
     1.Rukun Santosa

(Kompas.com - IMN News )

Info Media Nasional News Edisi Khusus !!!


Jumat, 24 Mei 2013

Penetapan Karfat Sebagai Tersangka Kental Dengan Nuansa Politik

BOGOR IMN News - Penetapan Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturachman sebagai tersangka dalam kasus penyebaran video porno oleh Polda Jawa Barat dinilai kental dengan nuansa politik.

Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Safta Riany kepada wartawan di kantor DPC PDI Perjuangan, Cibinong, Bogor, Jumat (24/5/2013).

Menurutnya, nuansa politis dalam penetapan tersebut sangat erat, di mana penetapan bertepatan saat Pilkada akan digelar. Selain itu kasus tersebut sudah berlangsung selama tiga tahun dan kasusnya sudah dicabut oleh RH yang diduga ada dalam video porno tersebut.

" Kalian pasti mengenal logika politik dan kalian bisa menyimpulkan sendirii bagaiman kasus tersebut terjadi, " katanya.

Sebelumnya, Polda Jawa Barat menetapkan Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman sebagai tersangka kasus video porno mantan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Rudy Harsa.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Martinus Situmpul membenarkan status tersangka pria yang akrab disapa Karfat itu. "Besok kita panggil dengan status tersangka," kata Kabid Humas.

Menurutnya, Karfat diduga menjadi otak pelaku penyebaran video porno yang melibatkan ketua DPD PDIP Jawa Barat Rudy Harsa saat itu. Sosok Rudi Harsa Tanaya merupakan sahabat kental dari Karfat dari semenjak remaja sampai dengan sama - sama terjun didunia politik yang sama dalam satu wadah Partai PDI Perjuangan. Kader, Pengurus serta simpatisan PDI Perjuangan Bogor sangat menyesalkan hal ini bisa terjadi disaat menjelang digelarnya pilkada Kabupaten Bogor yang sebentar lagi akan diadakan proses pendaftaran bakal calon bupati Bogor.

Kalaulah ditetapkan menjadi tersangka kenapa bukan dari tahun 2010 yang lalu. Seminggu menjelang penutupan pendaftaran pilgub Bogor barulah kasus yang pernah dicabut oleh pihak pelapor dibuka kembali. Ada apa dengan semua ini keluh kader - kader PDI Perjuangan yang lagi berkumpul di DPC PDI Perjuangan. Ditengarai ada sebuah konspirasi elit politik yang sengaja memainkan peranan menjelang akhir pendaftaran biar Karfat terganjal didalam pencalonanya sebagai calon bupati.

Sumber terdekat dengan kedua belah pihak mengatakan Rudi Harsa Tanaya yang merupakan mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ditengarai bermain dibelakang mencuatnya kasus tersebut untuk menjegal majunya Karfat didalam pencalonannya sebagai Bupati Bogor. Rudi dikenal luas didalam internal partai yang sering memaksakan kehenadaknya hingga sering pula terjadi benturan - benturan dengan para pengurus partai yang berada setingkat di bawahnya.

Secara pribadi antara pihak Rudi dan Karfat terjalin tali persahatan yang sangat kental bahkan sudah seperti keluarga diantara mereka, namun ketika sudah menyangkut keputusan politik mereka berdua sering terjadi ketidak cocokan. Hal tersebut diutarakan salah satu keluarga Karfat yang tidak mau disebut namanya.

Pengurus partai di Bogor menyatakan akan siap mendukung Karfat selaku Ketua DPC PDI Perjuangan satu-satunya diwilayah Jabodetabek yang tersisa  menjadi salah satu pejabat di pemerintahan sebagai Wakil Bupati yang di usung oleh PDI Perjuangan. Keluarga dekat Karfat mengatakan beliau bersama ibu Megawati Soekarno Putri di Bali dalam rangka membantu pilgub di Bali. Jadi tidak benar sama sekali dikatakan oleh beberapa media kalau wabub sengaja pelesiran ke Bali. (IMN News.)