Selasa, 21 Mei 2013

22 MEI 2013 MERUPAKAN BATAS AKHIR REVISI DCS, BANYAK PARPOL YANG BELUM SIAP


Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone) Ilustrasi 
 
  JAKARTA - Hari ini, Rabu (22/5/2013) merupakan hari terakhir partai politik melengkapi berkas administratif daftar nama bakal calon legislatif (bacaleg) untuk selanjutnya diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, dari 12 peserta Pemilu baru satu partai yang melengkapi persyaratan tersebut.

Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, kebiasaan buruk memang terjadi pada masyarakat indonesia yang biasa memanfaatkan waktu injury time. Namun yang dia lihat, ada dua faktor yang menonjol, persayaratan KPU yang memang rumit dan persiapan partai politik yang kurang matang.

“Pertama karena syarat yang banyak dan rumit dan yang kedua karena partai kurang persiapan,” kata Titi saat berbincang dengan Okezone melalui sambungan telefon, di Jakarta, Rabu (22/5/2013).

Dia menjelaskan, dari aspek persayaratan administrasi untuk masalah ini memang cukup banyak. Tapi itu tidak bisa dijadikan pembenaran juga, sebab banyak juga calon yang memenuhi syarat.

Di sisi lain, sambungnya, partai politik juga kurang persiapan dengan tidak mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. “Kalau dilakukan kaderisasi kan sudah disiapkan dari jauh-jauh hari,” jelasnya.

Meski demikian, kata Titi, tidak menjadi persoalan jika nantinya partai politik bersesakan dalam penyerahan persyaratan yang belum lengkap ini ke KPU. Sebab, KPU nantinya punya waktu untuk mengumumkan kelengkapan persayaratan ini.

“Secara keseluruhan yang akan terjadi tentu akan ada kerepotan di KPU, tapi hari ini kan hanya penyerahan berkas perbaikan, hari ini istilahnya bukan langsung melakukan verifikasi secara langsung hanya penyerahan saja. Nanti ada waktunya untuk pengumuman nama Daftar Caleg Sementara (DCS), kalau kemarin yang diumumkan itu bakal caleg dan nanti pada 4 Agustus diumumkan nama caleg tetapnya,” jelas Titi. (put)

Siswi SMK Darin Mumtazah Diduga Istri Simpanan Luthfi Hasan Ishaaq


JAKARTA - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, diduga memiliki istri simpanan yang masih belia. Gadis yang masih duduk dikelas 3 SMK itu diketahui bernama Darin Mumtazah, warga Jalan Bhineka Raya No 3 RT 10 RW 09, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur.

Warga sekitar mengaku sempat mendengar kabar Luthfi memiliki hubungan khusus dengan Darin. Menurut Yuni (41), tetangga yang juga Sekretaris RT 10/9, dirinya sering melihat Lutfi mengunjungi kediaman Darin.

"Rumah ini dikontrakan oleh  Ziad (ayah Darin) 8 bulan lalu. Gosipnya sih anaknya jadi istri siri LHI tapi saya gak tahu pasti," ujarnya saat ditemui wartawan, Selasa (21/5/2013).

Sementara itu, Ketua RT 10, Dede mengaku rumah milik Saud Situmorang ini memang telah dikontrakan oleh Ziad sejak delapan bulan lalu. Dede mengatakan, dari awal mengontrak hingga saat ini sang pemilik belum juga memberikan data keluarga kepada dirinya. "Sudah sering saya minta, tapi dia bilang besok-besok terus," jelasnya.

Saat dikonfirmasi mengenai Darin, kuasa hukum Luthfi Hasan Ishaaq, Zainuddin Paru mengaku tidak tahu perihal status hubungan kliennya dengan Darin. “Saya malah baru dapat kabarnya dari sampeyan mengenai hal itu,” ujarnya kepada Okezone via SMS.

Nama Darin mencuat sejak KPK menjadwalkan untuk memeriksa pelajar SMK di daerah Cawang itu sebagai saksi dalam kasus pencucian uang. Sayangnya, Darin mangkir dari panggilan KPK dengan alasan tidak jelas.




Rustriningsih Ajari Mahasiswa Etika Berpolitik


Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih (Foto ANTARA/R Rekotomo) 


Semarang, Antara - IMN News Jateng - Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih berbicara tentang etika politik di hadapan ratusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Semarang (Unnes).

"Karut-marut perpolitikan Indonesia bisa jadi berawal dari etika politik para politikusnya," katanya saat menjadi pembicara dialog "Politik Kita antara Etika dan Dusta" di Semarang, Selasa.

Mantan Bupati Kebumen dua periode itu melihat kampus menjadi lokasi yang tepat untuk membenahi kondisi perpolitikan di Indonesia dengan cara mengenalkan pada mahasiswa etika politik yang benar.

Seandainya para mahasiswa nanti menjadi politikus, kata dia, mereka memiliki sikap dan etika politik yang bagus, bukan sekadar mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Ia menilai kondisi perpolitikan saat ini masih kental dengan model transaksional dengan melihat setiap keputusan yang akan diambil haruslah menguntungkan dari sisi kepentingan dan materi.

"Memang, dalam politik semua hal bisa terjadi. Namun, memang harus mengacu pada etika politik. Partai yang baik bisa dilihat dari AD-ART, kemudian dalam praktiknya juga berjalan sesuai," katanya.

Oleh karena itu, dia menilai perlunya kursus politik singkat yang digelar di perguruan tinggi, mengingat kalangan mahasiswa merupakan embrio keberhasilan perpolitikan Indonesia pada masa yang akan datang.

"Saya rasa kursus politik perlu untuk kalangan mahasiswa agar mereka banyak referensi terkait dengan perpolitikan, seperti halnya menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng 2013 ini," katanya.

Pada kesempatan itu, dia berpesan agar mahasiswa terus meningkatkan integritas, kompetensi, dan tidak lupa kedekatan dengan masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya dialami di bawah.

"Kedekatan dengan masyarakat tidak boleh dilupakan. Bahkan, adik-adik kita harus didekatkan dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat," kata Rustriningsih yang sudah 27 tahun berpolitik itu.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor Unnes Agus Wahyudin mengakui bahwa pentingnya kursus politik bagi mahasiswa, terutama mereka yang menempuh studi terkait, seperti Fakultas Hukum atau FIS.

"Kami saat ini memiliki delapan fakultas, belum termasuk program pascasarjana. Untuk program studi, kami memiliki sebanyak 86 unit dengan diperkuat oleh sebanyak 1.200 dosen," katanya.

Sel Agusrin ( Mantan Gubernur Bengkulu dari Demokrat ) di Lapas Sukamiskin Palin Istimewa

Disidak Wamenkumham, Sel Agusrin Paling Istimewa

agusrinarifindalam 

BANDUNG, BE - Sejak ditahan di Lapas Sukamiskin, Bandung, mantan Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin tidak lagi terdengar kabarnya. Namun kemarin (20/5), namanya kembali mencuat dan menghiasi media-media nasional.
Ini menyusul inspeksi mendadak (Sidak) Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana ke Lapas khusus terpidana korupsi tersebut Sabtu (18/5) malam pukul 23.00 WIB hingga 01.30 WIB.
Dari pemeriksaan mendadak itu ditemukan jika sel Agusrin merupakan yang paling istimewa dan luas di antara seluruh sel yang ada.
Dari situs kompas.com diketahui Agusrin menempati sel nomor 38 di Blok Timur Atas. Inilah sel paling luas di penjara yang dibangun sejak 1918 ini.
Sel Agusrin mirip tempat indekos mewah. Begitu masuk pintu sel, langsung ada kamar mandi terpisah dengan pintu tersendiri. Belok ke kiri dari pintu sel ada satu pintu lagi untuk masuk ke ruangan tempat Agusrin ditahan. Sebuah tempat tidur, kursi rotan dengan alas busa, minicompo, lemari filing cabinet, meja kerja, dan rak buku berisi buku-buku politik dan agama tersimpan rapi di dalamnya. Tak hanya itu, perlengkapan memasak juga ada di kamar berukuran 2,5 meter x 4 meter itu. Ada penanak nasi listrik hingga kompor listrik portabel.
Di dinding sel tergantung jaket dan topi biru dengan lambang Partai Demokrat. Agusrin juga menempelkan kertas yang ditulisi hitungan jumlah pemilih dan alokasi jumlah kursi untuk DPR di seluruh Indonesia. Ada juga peta Indonesia dan Sumatera terpasang di dindingnya.
Sebuah tas kecil yang terkunci dengan kombinasi angka diminta dibuka. Isinya sejumlah uang yang menurut Agusrin, untuk membayar upah narapidana lain yang membantunya, termasuk memijat jika dia letih.

3 Trayek Terintegrasi Busway Mulai Beroperasi Bekasi - Jakarta

Beroperasi, 3 Trayek Terintegrasi Busway Bekasi-Jakarta

Bekasi-Tanah Abang, Bekasi-Bundaran HI via Tol Bekasi Barat dan Timur.

Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) di Terminal Bekasi
Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) di Terminal Bekasi (Antara/ Paramayuda)

VIVAnews - Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi Jawa Barat, hari ini Selasa 21 Mei 2013, resmi mengoperasikan tiga trayek Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) baru. APTB trayek baru itu jurusan Terminal Bekasi - Tanah Abang (APTB 07) melalui pintu tol Bekasi Timur, jurusan Terminal Bekasi - Bundaran Hotel Indonesia melalui pintu tol Bekasi Timur, serta jurusan Mega Bekasi - Bundaran Hotel Indonesia melalui pintu tol Bekasi Barat.

Dua operator yang ditunjuk oleh Pemprov DKI untuk menyediakan bus APTB adalah Perusahaan Pengangkutan Djakarta (PPD), yang menyiapkan 15 armada untuk tujuan Bundaran HI baik dari Terminal Bekasi ataupun dari Mega Bekasi, dan Mayasari Bhakti menyiapkan 10 armada.

“Sebelumnya kami sudah punya APTB jurusan Terminal Bekasi - Pulogadung. Kemarin trayek itu belum bisa optimal karena kendala halte. Tapi, saat ini masalah itu sudah bisa diatasi karena di Bekasi kini sudah ada halte-halte khusus APTB,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, Selasa 21 Mei 2013.

Untuk sekali jalan, warga yang akan menggunakan APTB trayek baru, dikenakan tarif sebesar Rp6.500. Saat tiba di Jakarta, APTB akan masuk ke jalur busway. “APTB akan disambut karpet merah atau boleh masuk jalur busway. Itu membuat kendaraan lebih cepat sampai tujuan, karena hambatannya sedikit,” kata udar, usai meresmikan APTB trayek baru di Terminal Bekasi.

Tiket seharga Rp6.500 yang dibeli untuk naik APTB, sudah termasuk tiket untuk Transjakarta. Jadi, pemilik tiket APTB dari Bekasi, nantinya bisa berhenti di Halte Transjakarta koridor manapun, dan transit ke tujuan yang mereka inginkan.

“Kalau beli tiket di luar sistem Transajakarta, harganya Rp6.500. Tapi kalau beli di dalam sistem atau dari Jakarta ke Bekasi tiket dijual seharga Rp5.000,” kata Udar seraya menambahkan sudah menyiapkan loket khusus bagi warga yang ingin naik APTB menuju Bekasi. Loket itu tersendiri di beberapa halte TransJakarta.

Beroperasi di mana saja?
APTB bukan hanya dioperasikan di Bekasi, namun juga di daerah penyangga lainnya seperti Bogor, dan Tangerang. Sejauh ini APTB yang sudah beroperasi adalah dari Cibinong Bogor, Ciputat Tangerang Selatan, dan Terminal Tangerang. “Bahkan APTB dari Tangerang di sana tersedia parkir yang luas,” kata Udar.

Pemerintah Kota Bekasi menyambut baik dioperasikannya APTB trayek baru. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji, berharap angkutan massal jenis ini bisa terus dikembangkan.

“Penduduk Kota Bekasi kini mencapai 2,5 juta jiwa. Sebagian besar melakukan aktivitas di Jakarta, atau warga komuter. Namun penggunaan angkutan umum hanya 27,2 persen. Kita harap dengan adanya APTB ini, penggunaan kendaraan pribadi bisa berkurang. Sehingga kemacetan bisa teratasi,” katanya

Rahmat Effendi Walikota Bekasi Mementahkan Usulan Perda Larangan Merokok



Dalam Ajaran Islam Tidak Ada Larangan Merokok, ucap Pepen.


BEKASI SELATAN - Desakan kalangan DPRD Kota Bekasi agar ada Perda soal Larangan Merokok, tampaknya tidak akan direalisasikan oleh Pemkot Bekasi. Pasalnya, Wali Kota Rahmat Effendi sudah menyatakan cukup Peraturan Wali Kota (Perwal) untuk mengatur para perokok di Kota Bekasi.

Berdalih menggunakan dalil agama, Wali Kota menyebut dalam ajaran Islam sendiri tidak ada larangan merokok. "Dalam agama saja rokok tidak dilarang, jadi tidak perlu perda cukup dengan perwal saja," tutur usai apel pagi di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (20/5).

Sambungnya, dengan adanya Perwal mengenai larangan merokok sudah jelas bahwa lokasi mana saja yang dilarang untuk merokok.  Sambil menyebutkan di lingkungan Pemkot Bekasi sebagai area atau kawasan bebas merokok, Wali Kota menegaskan bahwa sanksi atau hukuman yang diberikan dikembalikan lagi ke individu masing-masing.

"Yang perlu saya tekankan di sini, bahwa perwal tersebut mengatur lokasi mana saja yang dilarang untuk merokok, salah satunya lokasinya Pemkot Bekasi," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Pepen ini juga menjelaskan, kalau Pemkot Bekasi mengajukan perda larangan merokok, maka cakupannya akan sangatlah luas. Jadi, untuk saat ini di Kota Bekasi sendiri cukup dengan perwal larangan merokok saja, sudah jelas tata aturan pelarangannya.

Ketika ditanya mengenai sanksi bagi para pelanggarnya, Pepen enggan mengatakannya, ia hanya mengatakan,"Jika untuk sanksi kita kembalikan ke individu masing-masing saja," pungkasnya. (gir)

Senin, 20 Mei 2013

Megawati Khawatir Politik Uang di Jawa Tengah




Calon Gubernur Jateng dari PDI Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo (keempat kanan) bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan), Ketua DPP PDIP Puan Maharani (kanan), Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo (keempat kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) serta sejumlah tokoh PDIP lainnya pada Deklarasi Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Tengah di Stadion Manahan, Solo, Jateng, Minggu (14/4). PDIP secara resmi mengajukan pasangan Ganjar Pranowo - Heru Sujatmoko pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah yang akan berlangsung 26 Mei mendatang. FOTO ANTARA/Andika Betha/tom/13.


Semarang, Antara Jateng - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkhawatirkan terjadi politik uang menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah 26 Mei 2013.

Keprihatinan tersebut diungkapkan Megawati ketika menjadi juru kampanye pasangan calon Ganjar Pranowo-Heru Sujatmoko di Semarang, Senin.

Menurut Mega, kekhawatiran tersebut muncul berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pilkada Bali pekan lalu.

Ia menuturkan "iming-iming" uang di Pilkada Bali mencapai Rp300 ribu per orang.

"Saya prihatin, rakyat kita belum sadar. Ke mana kehormatan dan harga diri kita," katanya.

Oleh karena itu, ia meminta kader PDI Perjuangan dan pendukung Ganjar-Heru untuk tidak goyah dengan "iming-iming" uang dalam pemungutan suara 26 Mei.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengaku telah menerima laporan tentang indikasi politik uang yang mulai terjadi menjelang pemungutan suara 26 Mei.

"Saya sudah mendapat laporan tentang adanya indikasi serangan fajar menjelang pilkada," katanya.

Ia meminta seluruh pendukungnya bekerja keras dengan sisa waktu yang ada untuk memenangi Pilkada Jawa Tengah.

Editor : Mahm