Rabu, 02 Juli 2014

Emil Salim Mendukung Terwujudnya Tol Laut Yang Menjadi Gagasan Jokowi .


Ekonom senior Emil Salim mengatakan cita-cita untuk membangun tol laut yang menghubungkan pulau-pulau di nusantara merupakan nilai plus yang dimiliki oleh calon presiden Joko Widodo dibandingkan kompetitornya Prabowo Subianto.
"Saya telah membaca visi misi Jokowi mengenai ekonomi setebal 40 halaman dan dijabarkan kedalam 16 rencana aksi, cita-cita besar membangun tol laut adalah salah satu keunggulan dia dari Prabowo,"kata Emil Salim dalam diskusi publik dengan tajuk 'Realistiskah Program Ekonomi Jokowi' di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (2/7).
Mantan Menteri Lingkungan Hidup pada Era Orde Baru ini mengungkapkan permasalahan ketimpangan pendapatan antara wilayah barat dan timur Indonesia hingga saat ini belum terpecahkan.
"Pertanyaannya, apakah cita-cita besar tersebut sudah mencakup tantangan-tantangan strategis bangsa? Jawabannya Ya, Apabila Jokowi mampu menghapus defisit anggaran yang saat ini terjadi akibat membengkaknya subsidi BBM," tutur Emil Salim.
Lebih lanjut, Emil Salim mengatakan ketimpangan pendapatan ini harus segera dihilangkan, karena akan mengancam negara kesatuan.
"Jangan sampai pembangunan terlalu berat ke wilayah barat seperti proyek jembatan Selat Sunda karena proyek jembatan Selat Sunda merupakan visi pembangunan Jawa Sumatera bukan visi pembangunan negara kesatuan," ujar dia.
Meskipun pembangunan tol laut akan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit, Emil juga menjelaskan, bahwa pembangunan jangan dilakukan berdasarkan asas tingkat pengembalian investasi tetapi asas keadilan dan pemerataan pembangunan.
"Pemerataan di tanah air sulit terjadi, karena ketimpangan ini, berbicara pemerataan pembangunan kita lihat saja Surabaya-Merauke ongkosnya sangat tinggi,"kata Emil.
Emil menyarankan terbentuknya bahwa ketimpangan pendapatan wilayah timur barat Indonesia harus diatasi dengan solusi praktis dan konkrit melalui kabinet kerja dengan political will dan komitmen penuh.
"Indonesia membutuhkan kabinet kerja dalam pemerintahan ke depan bukan kabinet politik. di dalam pemerintahan dibutuhkan orang-orang yang benar-benar memahami pekerjaannya di dalam bidangnya masing-masing" jelasnya.