Di hadapan ribuan kadernya, Megawati menyebutkan PDIP berhasil memenangkan mayoritas pilkada baik di tingkat kabupaten atau kota hingga provinsi.
"Alhamdulillah rakyat kembali percaya terhadap PDI Perjuangan. Kita menang di mayoritas pilkada yang diadakan serentak untuk pertama kalinya di tahun 2015," ucap Megawati saat membuka Rakernas I PDIP, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2016).
Megawati mengatakan, kemenangan yang diperoleh dalam pilkada serentak ini merupakan modal politik bagi PDIP. Namun demikian, Mega mengingatkan, agar kader PDIP yang telah meraih kemenangan, mengemban amanah sebaik-baiknya.
"Kemenangan ini memiliki konsekuensi logis dan tanggung jawab besar. Tanggung jawab untuk terus memastikan, mengarahkan, mengawal dan mengamankan kebijakan politik pemerintahan nasional, agar tetap berpijak pada nilai ideologi Pancasila dan konstitusi negara," ucap Megawati.
Megawati berharap, seluruh kader PDIP yang kini terpilih menjadi kepala daerah bisa menerapkan model pembangunan berkelanjutan di tiap daerahnya.
"Konsep dan strategi pembangunan yang dijalankan di tiap daerah berangkat dari visi misi yang berbeda beda. Berbeda di setiap kabupaten dan kota, dan berbeda pula di setiap provinsi. Saya harap kader PDIP bisa bersinergi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan," ucap Megawati.
Megawati lebih lanjut juga mengkritik hasil kerja kabinet setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi), sejumlah kementerian dan lembaga belum mampu mengejawantahkan semangat Nawa Cita. Hal ini berdasarkan hasil kajian sementara yang dilakukan Pusat Analisa dan Pengendali Situasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Hasil kajian tersebut menyebutkan adanya perbedaan cukup signifikan pada tataran implementasi program. Apa yang ada di Nawa Cita sering berbeda dengan program yang ada di kementerian dan lembaga.
"Bahkan road map pembangunan dan politik anggaran yang disusun, terindikasi banyak yang tidak selaras dengan Nawa Cita, yang sesungguhnya juga merupakan penjabaran Trisakti," ungkap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pembukaan Rakernas I PDIP di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2016).
Pada kesempatan itu Megawati juga melontarkan kritik secara khusus kepada praktik perusahaan BUMN yang dinilainya masih menerapkan korporasi swasta. Padahal, kata dia konstitusi mengamanatkan pentingnya peran BUMN sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional.
Maka itu, dia mengingatkan BUMN harus memiliki fungsi dan menjadi alat negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Yang terjadi saat ini BUMN hanya diperlakukan seperti korporasi swasta yang mengedepankan pendekatan bisnis semata, atau yang sering didengungkan sebagai pendekatan business to business," ucapnya.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendorong Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau ulang kontrak karya perusahaan tambang milik asing yang melakukan eksplorasi di Indonesia.
Megawati menilai, praktik bisnis perusahaan tambang asing selama ini menyalahi semangat Pasal 33 UUD 1945 yang prinsipnya mengutamakan daulat rakyat atas kekayaan alam Indonesia.
"Konstitusi telah memandatkan agar sumber daya alam dikelola dengan mengedepankan prinsip daulat rakyat," ucap Megawati dalam pembukaan Rakernas I PDIP di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1/2015).
Prinsip daulat rakyat tersebut, lanjut Mega, yang menjadi dasar kewajiban konstitusional pemerintah untuk menyelamatkan dan mengembalikan aset negara. Salah satu langkah yang disarankan Mega yakni meninjau kembali kontrak karya yang ada di Indonesia.
"PT Freeport misalnya, bisa ditinjau ulang kontrak karyanya agar semaksimal mungkin berkontribusi terhadap kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat," tandas Megawati. (imn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar